FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mendesak Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur demi menyelamatkan nama baik pribadi Airlangga dan elektabilitas Partai Golkar di Pemilu 2024.

Hisjam mengatakan, terpilihnya Airlangga sebagai ketua umum Golkar sejak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menggantikan Setya Novanto karena tersangkut kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP. Hal itu berangkat dari komitmen bahwa Golkar menjadi partai yang bersih.

Namun, seiring berjalannya waktu, Airlangga Hartarto justru kini tersangkut masalah hukum. Ia harus dipanggil Kejaksaan Agung untuk mengklarifikasi dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) tahun 2021.

“Airlangga harus turun dari ketua umum partai Golkar, kenapa? Karena Airlangga naik jadi ketua umum partai Golkar itu adalah hasil munaslub pada saat Pak Novanto dan komitmennya adalah Golkar bersih,” ujar Hisjam saat menghadiri diskusi GMPG di Resto Pulau Dua, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Diketahui sebelumnya, Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Airlangga diperiksa sebagai saksi.

Dalam kasus ekspor CPO, Kejagung menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Ridwan Hisjam menilai, pemanggilan itu merupakan sinyal yang kurang baik bagi nama baik partai, terlebih Airlangga terpilih menjadi ketua umum partai karena membawa semangat perubahan di tubuh Golkar yang bersih.

“Di awal Airlangga menjadi ketua umum kan terpampang Golkar bersih, Golkar bersih, kalau sudah dipanggil oleh Kejaksaan 12 jam apa itu masih dikatakan bersih?," tegas Hisjam

Ridwan Hisjam menilai, daripada Airlangga berpotensi merusak dirinya sendiri dan merusak nama baik partai, maka ia dipersilakan mundur.

Sebab, meskipun harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, dirinya tetap meminta supaya Airlangga berkonsentrasi memperbaiki diri dan berkonsentrasi menghadapi yang dugaan kasus yang menimpanya.

“Saya hormat kepada atau asas praduga tak bersalah itu urusan nanti, urusan setahun panjang urusannya tapi sebagai ketua umum mundur konsentrasi perbaiki dirinya agar tidak terkena menjadi tersangka atau diputuskan menjadi koruptor itu tuntutan saya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hisjam mengatakan, jika para Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak segera menggelar Munaslub, dikhawatirkan elektabilitas Partai Golkar akan terjun bebas menjadi partai gurem.

Sehingga dia juga khawatir perolehan suara Golkar pada Pemilu 2024 bakal anjlok jika masih mempertahankan kepemimpinan Airlangga.

“Kalau 2/3 ya silakan 2/3 pertahankan Airlangga anjlok mereka semua, Golkar tinggal 6% turun menjadi 4% jadi partai gurem partai di bawah 4% persen kalau DPD-DPD masih mempertahankan (Airlangga),” ungkapnya.

Dikatakan, Hisjam para ketua DPD seluruh Indonesia tidak berani menggelar munaslub karena mendapatkan ancaman mulai dari tidak akan didaftarkan menjadi calon legislatif, nama hilang atau dicoret dari Daftar Caleg Sementara (DCS) hingga dipecat dari partai.

“Saya mantan ketua Partai Golkar Jawa Timur mereka seperti yang sudah disampaikan ketakutan karena ditelepon segera bikin rapat dukung Pak Airlangga ini perintah. Ketua-ketua DPD itu nelpon saya, itu kan junior-junior saya. Jadi Jangan ada dusta di antara kita,” ungkapnya.

Hisjam terus menegaskan kembali tugas Airlangga sebagai Ketua Umum adalah membawa Golkar bersih dari praktik rasuah. Namun, kata dia, pemanggilan Airlangga oleh Kejagung jelas mengindikasikan kepemimpinannya jauh dari bebas korupsi.

"Pak Airlangga yang saya hormati anda terpilih jadi Ketua Umum Partai Golkar untuk membawa Partai Golkar bersih tetapi anda sekarang sudah dipanggil indikasinya anda tidak bersih sehingga saya mengimbau segera mengundurkan diri selamatkan Partai Golkar,” katanya.

“Urusan teknis plt dan lain-lain saya enggak ikut-ikut silakan mekanismenya dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.," tukas Hisjam.