FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie menilai Undang-undang (UU) Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu direvisi. Grace menyebut saat ini masyarakat Indonesia banyak yang hidup dengan kemunafikan.

Mengapa demikian? Kata Grace aturan di negara menjadi salah-satu pemicunya. Sebut saja aturan dalam pernikahan berdasarkan UU Perkawinan Tahun 1974.

Dalam UU ini diatur tentang larangan menikah beda agama. Tapi pada kenyataannya menurut Grace saat ini semakin banyak masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama.

"Dipikir-pikir kadang-kadang aturan-aturan di negara kita ini membuat kita terpaksa munafik. Contohlah pernikahan sekarang MA sudah melarang untuk pasangan yang beda agama dasarnya UU Perkawinan Tahun 1974. Memang sih UU ini melarang pernikahan beda agama tapi toh nyatanya masih banyak tuh pasangan-pasangan beda agama menikah," katanya dikutip dari akun TikTok miliknya, Rabu (26/7/2023).

Biasanya untuk mendapatkan surat-surat, masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan di luar negeri untuk mendapat surat pengantar guna mengurus dokumen-dokumen di Indonesia.

Tidak hanya itu, segelintir orang juga melakukan tindakan ekstrim dengan pura-pura pindah agama sebelum menikah. Setelah itu, mereka akan kembali ke agama masing-masing setelah mendapatkan dokumen yang dibutuhkan.

"Triknya antara lain ada yang nikah di luar negeri. Jadi setelah pulang ke Indonesia sudah dapat suratnya dipakailah surat itu untuk mengurus dokumen. Ada juga yang triknya pura-pura pindah agama demi untuk bisa menikah mereka salah-satu ada yang pindah di agama pasangannya lalu setelah menikah balik lagi ke agamanya masing-masing. Nah ini kan namanya munafik," jelasnya.

Ada juga yang nekat melakukan kumpul kebo atau serumah dengan orang tanpa ikatan pernikahan di dalamnya. Hal ini tentu merusak kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

"Opsi lainnya kumpul kebo tanpa ikatan pernikahan ini tentu kalau terjadi tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita," imbuhnya.

Grace kemudian menawarkan solusi dari permasalahan yang disebut sebelumnya. Dia menyarankan agar pemerintah bisa melakukan revisi terhadap UU Perkawinan yang di nilainya sudah tidak relevan saat ini.

"Sebenarnya solusinya harusnya ada revisi atas UU perkawinan yang mungkin sudah tidak relevan,"katanya.

Alasannya karena Grace menilai agama seharusnya tidak menjadi sebuah batasan. Selain itu, negara seharusnya tidak boleh terlalu ikut campur dengan ranah pribadi rakyatnya seperti contohnya pernikahan ini.

Negara harus berperan sebagai fasilitator untuk rakyatnya dalam hal ini urusan pernikahan bahwa secara administratif, dokumen-dokumen tersebut harus dipermudah.

"Agama itu seharusnya jangan membatasi, agama itu harusnya menjadi inspirasi kita negara jangan masuk ke dalam ranah pribadi orang negara seharusnya menjadi fasilitator memastikan bahwa namanya pasangan mau menikah secara administratif surat-suratnya,"pungkasnya (Elva/Fajar)

========
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa sebesar apapun upaya yang dilakukan seluruh pihak, tidak ada yang dapat mengobati rasa kehilangan keluarga korban atas Tragedi Kanjuruhan, Malang.

Erick memahami bahwa tidak ada hal apapun yang dapat mengimbangi kesedihan mendalam para keluarga korban.

Baca Juga: Erick Thohir Didesak Selesaikan Kasus Tragedi Kanjuruhan oleh Keluarga Korban

"Kehilangan keluarga bukan hal mudah, itu perlu diakui. Apapun effort-nya tidak ada imbangannya. Saya bikin konser amal ke Bekasi, kita kumpulkan dana sumbangan, dan sumbangannya telah kami sampaikan, bahkan keluarga korban pun kami undang. Apakah itu bisa cukup? Tentu tidak," kata Erick, mengutip Republika, Rabu (26/7/2023).

Oleh karena itu, Erick menegaskan, PSSI mendukung langkah hukum yang saat ini tengah berjalan. PSSI mendukung penegakan sanksi hukum yang maksimal.

"Kami akan dorong adanya hukuman maksimal, tanpa harus berpolemik siapa. Kita ada sistem pengadilan, pengadilan lah yang memproses. Kami tidak dapat mengintervensi sistem peradilan, tetapi kami mendorong sanksi itu," jelas Erick.

Dia juga menekankan bahwa proses perbaikan pasca-Tragedi Kanjuruhan perlu terus dilanjutkan. Salah satunya adalah rencana perbaikan.

Pemerintah Pusat telah memasukan Stadion Kanjuruhan sebagai salah satu dari 22 stadion yang diperbaiki. Salah satu targetnya adalah perbaikan akses suporter di stadion.

"Memang ada yang menginginkan agar stadion ini tidak direnovasi. Namun, keputusan harus diambil, Stadion ini mau diapakan. Karena pemerintah pusat sendiri telah memasukan Stadion Kanjuruhan sebagai salah satu dari 22 Stadion yang dibangun," katanya.

Erick juga menyampaikan bahwa dampak Tragedi Kanjuruhan sangat besar pada langkah - langkah perbaikan persepakbolaan Indonesia.

Pertama diawali dengan kehadiran FIFA ke Indonesia. Presiden FIFA Giani Infartino bertemu Presiden Joko Widodo. Saat itu Indonesia menyampaikan keinginan untuk membangun sepak bola secara serius.

Kemudian, diputuskan bahwa selama kompetisi liga, untuk sementara tidak dihadiri oleh suporter dari tim tamu. Keputusan tersebut diambil untuk mencegah terulangnya kembali Tragedi Kanjuruhan.

"Dengan kerendahan hati kami memohon suporter bersabar. Kami tidak bermaksud mengekang. Itu bagian dari regulasi," ujarnya.

Program-program baru lainnya adalah perbaikan di sistem perwasitan, sistem keamanan stadion, hingga sistem perizinan kompetisi.

Erick pun membuka diri jika ada pihak keluarga korban yang ingin berdiskusi dengan PSSI. "Kami terbuka. Saya pastikan PSSI hadir. Kami hadir untuk perbaiki sepak bola, saya tidak ingin PSSI disebut terus berdiam diri," pungkasnya.