Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menyampaikan usulan pulau reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi wilayah Kepulauan Seribu tak bisa sembarangan. Menurut Mujiyono banyak hal yang perlu dikaji.

"Harus ada kajian dulu, aturan yang menaungi dulu, penambahan wilayah nggak sembarangan," kata Mujiyono, kepada wartawan, Selasa (26/7/2023).

Dia menilai perubahan batas wilayah di Jakarta tak sekedar Keputusan Gubernur (Kepgub), tapi Peraturan Daerah (Perda). Mujiyono mengatakan DPRD DKI perlu dilibatkan dalam proses perpindahan wilayah.

-

-

"Kajiannya dulu, Perda kalau nggak salah, ubah wilayah kan. DPRD dilibatkan, dan ada kajiannya. Jangan mau-maunya Bupati," katanya.

Sampai saat ini, Mujiyono mengaku belum mendengar langsung Bupati Kepulauan Seribu membahas usulan PIK 2 masuk wilayah Kepulauan Seribu.

"Nggak pernah ngomong, tadi rapat nggak ngomong," ucapnya.

"Kalau dipindahin begitu, Jakut nggak protes? Potensi wilayah PIK 2 kan luar biasa, restoran segala macam. Kalau alasan prinsip pemerataan oke, pegel kali Kepulauan Seribu nggak setara dengan wilayah lain," lanjut Mujiyono.

Mujiyono meminta agar Bupati Kepulauan Seribu mengembangkan potensi wisata. Menurutnya perlu pembenahan di sektor transportasi umum.

"Kalau menurut saya, pengembangan potensi wisata. Banyak juga yang harus disupport. Sarana transportasi dibenerin, pulau-pulau dibagusin, potensi wisata ada, pasti PAD naik," katanya.

PIK 2 Diusulkan Jadi Kepulauan Seribu

Sebagaimana diketahui, usulan tersebut disampaikan Junaedi pada November 2022. Junaedi bahkan mengaku telah bersurat ke Pemprov DKI.

"Tidak ada perkembangan yang signifikan. Saya sudah bersurat ke Gubernur, dalam rangka kesetaraan pembangunan, saya meminta PIK 2 masuk ke wilayah Kepulauan Seribu," kata Junaedi, seperti dilihat melalui situs resmi Pemkab Kepulauan Seribu, Senin (21/11/2022).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons usul Bupati Kepulauan Seribu Junaedi yang ingin kawasan Pulau Reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 masuk wilayah teritorinya. Heru bakal mengkaji usulan tersebut.

"Boleh-boleh saja," kata Heru Budi di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (25/7/2023).