KNews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir lebih mengerti dan paham betul integritas seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terutama sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Minggu (23/7/2023) di Jakarta.

“Kami mengetahui bahwa pernah ada bos batubara dan bos pasir laut minta dibolehkan main minyak. Di depan Erick thohir, permintaan itu ditolak dengan tegas oleh Ahok. Ini membuktikan bagaimana Erick paham betul integritas Ahok,” ungkap Yusri, Minggu (23/7/2023).

Yusri melanjutkan, pihaknya menyayangkan sejumlah pihak yang melakukan pembunuhan karakter terhadap Ahok. “Kita ini negara hukum, jangan ada pembunuhan karakter. Kalau ada korupsi pasti ditangani penegak hukum. Kita mestinya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Sedangkan tersangka atau terdakwa saja belum bisa dikatakan bersalah sampai ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap,” tegas Yusri. Sebagai informasi belakangan santer diberitakan Ahok bakal menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Pada Sabtu (22/7/2023) kemarin, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyatakan pergantian Dirut Pertamina belum diperlukan saat ini. Menyoal pernyataan Andre itu, Yusri mempertanyakan pernyataan Andre tersebut.

Sementara itu, mengenai gonjang-ganjing pergantian Dirut Pertamina, Yusri menegaskan bahwa kewenangan perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi lima BUMN strategis dan besar selalu keputusan akhirnya diambil oleh Presiden.

“Sebab pemegang saham BUMN ini adalah Pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintah. Sementara Menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham. Jadi memang selama ini pengambilan keputusan ini dilakukan langsung oleh presiden atas saran dan pendapat dari Menteri BUMN,” tegas Yusri. Jadi kata Yusri, Pertamina bersama PLN, Telkom, MIND ID dan BUMN strategis lainnya, untuk keputusan akhir perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dipastikan merupakan keputusan Presiden. (Zs/Trbn)