KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk tim untuk menaikkan status penyidikan dalam perkaran dugaan korupsi pembuatan toilet mewah di kabupaten Bekasi. Hal ini dikarenakan terdapat ratusan toilet yang tersebar di dua puluh kecamatan di kota Bekasi.

"Sekarang ini kita sedang membentuk timnya, karena ini kan ada 488 titik dan itu tersebar di seluruh Bekasi. Ada sekitar 20 berapa kecamatan gitu," kata plt Deputi penindakan dan eksekusi KPK Asep Guntur, Selasa (25/7/2023).

Menurut Asep, yang mengerjakan proyek mewah di Bekas bukan hanya satu perusahaan melainkan banyak perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. "Karena tidak hanya satu vendor itu, ada beberapa vendor," ucapnya.

Asep tidak membantah ada toilet di Bekas yang spesifikasinya sesuai dengan anggarannya. Namun, ia juga membenarkan ada toilet yang tidak sesuai anggaran.

"Ada juga yang mendekati spesifikasinya yang sesuai, tapi, ada juga yang memang beberapa bagian yang dikurang. Jadi, tidak sama satu toilet dengan toilet lainnya," ujarnya.

KPK berjanji bakal mengumumkan perkembangan kasus ini jika sudah rampung. Lembaga Antirasuah sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membangun 488 toilet untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Total dana proyek ini mencapai Rp96,8 miliar.

Dari angka itu, tiap sekolah dapat jatah Rp198,5 juta untuk pembangunan toilet. Angka ini sempat mengejutkan publik beberapa waktu lalu.