FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Nama Presiden Jokowi kerap kali disebut-sebut dalam isu penjegalan Anies Baswedan menuju pilpres 2024. Misalnya saja, belakangan ini kembali ramai pernyataan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengaitkan Jokowi dengan adanya PK kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Moeldoko. 

AHY menilai, PK tersebut menjadi sinyal adanya penjegalan terhadap Anies yang tidak lain berkaitan dengan kepentingan politik pihak tertentu. Dugaan tersebut muncul tatkala pengajuan PK oleh kubu Moeldoko dilakukan pada 3 Maret 2023, sehari setelah Demokrat secara resmi mengumumkan dukungan kepada Anies pada 2 Maret 2023.

"PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan," ungkap AHY beberapa waktu lalu di Jakarta.

Tudingan Demokrat yang dialamatkan kepada Jokowi itu pun mendapat respons dari orang terdekat Jokowi, yakni Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Luhut menyebut, Jokowi tidak akan mungkin menjegal capres tertentu, termasuk Anies Baswedan.

"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu, saya jamin kalau itu. Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada, jadi enggak usah bikin bicara-bicara, kampungan itu menurut saya," tegas Luhut seperti disimak dalam program Rosi di Kompas TV, dilansir Sabtu, 23 Juli 2023.

Tak hanya itu, Luhut juga mengatakan bahwa Jokowi tidak ikut campur dalam upaya Moeldoko merebut Partai Demokrat. Bahkan, Luhut mengatakan bahwa apa yang disampaikan AHY justru menjadi cerminan dari AHY itu sendiri. 

"Beliau (Jokowi) itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang tadi seperti dibilang si Agus (AHY) tadi, mau dijegal partainya. Enggak ada itu sama sekali. Kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang, ya itu refleksi," katanya lagi. (wartaekonomi/fajar)