ilustrasi kabinet jokowi

Krjogja.com - Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah menyusun rekomendasi Arsitektur Kelembagaan Pemerintah. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada presiden terpilih sebagai masukan dalam pembentukan kabinet periode 2024-2029.

"Arsitektur kelembagaan pemerintah diperlukan sebagai guidance dalam penyusunan kabinet mendatang dan dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien," kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati dalam keterangan tertulis, Rabu (19/7/2023).

Nanik mengatakan, penyusunan rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah ini merupakan tugas strategis 5 tahunan yang menjadi bagian dari tugas Kementerian PANRB. Arsitektur kelembagaan pemerintah merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

"Selain itu, arsitektur pemerintahan juga menjadi cerminan atas strategi Presiden dan pemerintah dalam penanganan isu-isu strategis nasional, regional dan global," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, arsitektur kelembagaan pemerintah yang sering disebut sebagai machinery of government merupakan pondasi penting bagi keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pentingnya Rekomendasi
Pemerintahan yang efektif dan responsif sangat bergantung pada susunan kabinet yang memadai yang mampu bekerja bersama secara sinergis untuk mencapai tujuan nasional.

"Karena pentingnya rekomendasi ini, kami mengumpulkan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan yang terkemuka di bidang arsitektur kelembagaan pemerintah melalui FGD untuk menyoroti pentingnya mempersiapkan rekomendasi susunan kabinet pemerintahan yang akan datang," ungkapnya.

Nanik berharap dapat memberikan masukan dan sumbangan ide untuk susunan kabinet periode mendatang. Yang mana ide tersebut pun telah mempertimbangkan isu-isu strategis, peraturan perundang-undangan dan tantangan dalam penyelengaraan pemerintahan.

Rekomendasi yang dihasilkan ini akan menjadi sumber berharga bagi pemerintah dalam membangun kabinet yang kuat dan efektif, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menghasilkan rekomendasi yang kaya dan beragam," pungkas Nanik. (*)