AKURAT.CO Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto tidak setuju dengan usulan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan memindahkan kantornya dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Mulyanto menilai, usulan Ahok sangat politis karena sudah di luar kompetensinya. Ia menyarankan Ahok lebih baik fokus pengembangan bisnis di bidang migas ketimbang ikut cawe-cawe politik.

“Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana. Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Anggota Komisi VII DPR RI itu menilai, pernyataan Ahok berpotensi menimbulkan kegaduhan karena melempar rencana yang belum matang ke publik. Semestinya, hal itu dikoordinasikan dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi.

“Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya,” tukasnya.

Menurutnya, masih banyak masalah di tubuh Pertamina yang mestinya menjadi perhatian Ahok sebagai Komut. Ia meminta agar investasi Pertamina bisa diarahkan ke proyek-proyek migas yang strategis seperti audit komprehensif kilang migas yang sudah tua dan dekat dengan warga.

“Jadi tidak pas kalau Pertamina berinvestasi di luar kompetensinya secara jor-joran, sekedar terpaksa mengikuti angin politik sesaat. Ini tidak sehat dan cenderung bermasalah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mulyanto mewanti-wanti agar pemerintah juga tidak ikut mempolitisasi Pertamina untuk berinvestasi di IKN di luar core bisnis utamanya.

“Kita tidak ingin BUMN yang sudah sehat ini nanti malah jadi amburadul,” pungkasnya.[]