GELORA.CO -Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut para pengkritik kampungan karena beranggapan Presiden Joko Widodo berupaya menjegal pencalonan presiden Anies Baswedan dinilai kasar.

Dalam program Rosi pada Kamis malam (20/7), Luhut juga menekankan bahwa Presiden Jokowi tak mungkin berupaya menjegal salah satu bakal calon presiden untuk maju dalam Pilpres 2024.

Menanggapi hal itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, tak sepakat dengan pernyataan Luhut. Ia meminta untuk berhenti menyampaikan narasi kasar seperti itu di ruang publik.

“Yang kampungan itu, kalau dikritik marah-marah. Karena ini negara demokrasi bukan otoriter, lebih baik mengedepankan argumentasi, beradu data, fakta tanpa perlu mengeluarkan emosi,” tegas Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (22/7).

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokat ini mengaku heran dan mempertanyakan sikap Jokowi yang masih mempertahankan Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Pasalnya, Moeldoko bersama segelintir mantan kader Demokrat masih terus mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat yang sah.

“Jadi, wajar publik menilai Pak Jokowi campur tangan, Karena ada orang terdekat di lingkarannya masih terus berupaya mengambil apa yang bukan haknya. Tapi, hingga saat ini masih saja dibiarkan,” kata Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky meminta Luhut untuk memberikan masukan pada Jokowi agar mengganti posisi Moeldoko dengan orang lain.

“Lebih baik Pak Luhut sarankan Pak Jokowi, tolong di-reshuffle itu Moeldoko, atau disentil. Jangan ganggu-ganggu lah. Jangan mengambil apa yang bukan haknya,” tandasnya.