Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengatakan menggelar aksi di depan kantor DPR RI memberikan dukungan kepada menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi janggal Rp349 Triliun temuan PPATK.

"Dipanggil Pak Mahfud ke DPR, maka pada saat itu aksi Partai Buruh," ujar Iqbal dalam konferensi persnya, Selasa (28/3).

-

-

Said menekankan ia dan jajarannya siap mengawal Mahfud MD untuk mengupas dugaan pencucian uang senilai Rp300 T itu.

Ia mengaku tidak gentar mengusut dugaan pencucian uang tersebut, dan siap mengerahkan ratusan massa aksi di depan Kantor DPR.

"Mendukung penuh bersama Pak Mahfud MD untuk membongkar dugaan pencucian uang di Kemenkeu," tegas Said.

Selain itu, Said mendesak DPR untuk melakukan audit forensik dan membentuk Panitia Khusus (Pansus), Panja (Panitia Kerja) dan berkolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam membongkar kasus ini

"Kami lawan DPR, mosi tidak percaya DPR, dengan memanggil DPR," pungkas dia.

Sebelumnya Mahfud menyatakan siap buka-bukaan dengan DPR soal transaksi mencurigakan Rp300 triliun yang ia sebutkan.

Menurutnya, transaksi besar itu bukan korupsi, tapi mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

"Ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan TPPU yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut Rp300 triliun, sesudah diteliti lagi transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu Rp349 triliun mencurigakan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3).

Sementara itu, Kemenkeu telah memastikan transaksi mencurigakan yang diungkap Mahfud tidak terkait korupsi atau TPPU, melainkan kejahatan keuangan di sektor kepabeanan dan perpajakan.

Mahfud MD dijadwalkan hadir pada RDPU antar Komisi II besok hari. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan.

Mulanya rapat Komisi III dengan Mahfud ini dijadwalkan pada Senin (20/3), namun diundur menjadi Jumat (24/3). Kini rapat itu diundur lagi menjadi 29 Maret 2023.

Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari menjelaskan rapat tersebut direncanakan akan mengundang tiga orang sekaligus.

Ketiganya merupakan Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, meliputi Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

"Mengundang 3 orang sekaligus: MMD/Menko sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite, Menkeu (Sri Mulyani) sebagai anggota Komite," kata Taufik.

[-]