AKURAT.CO Seluruh pimpinan DPRD sekaligus Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) diduga bersekongkol melakukan plesiran ke luar negeri hingga menelantarkan agenda rapat APBD Perubahan 2023.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mencurigai kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif akan membahas Rancangan APBD secara diam-diam saat berada di luar negeri.

"Jangan-jangan memang keberangkatan semua unsur pimpinan DPRD bersama dengan gubernur ke Belanda justru untuk membahas RAPBD secara diam-diam," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (19/7/2023).

Lucius menduga ada negosiasi politik yang dilakukan untuk menggolkan sejumlah program Gubernur Kaltim. Salah satunya dengan melakukan pendekatan ke pimpinan DPRD.

Sebab, usulan anggaran dan program dalam RAPBD datang dari pihak gubernur. Namun, kerap terhalang oleh persetujuan dari DPRD.

"Mungkin saja ini alasan keberangkatan bersama pimpinan DPRD dan gubernur ke luar negeri ini. Agar tak terkesan sengaja membuat kesepakatan diluar forum resmi DPRD, maka gubernur mengajak pimpinan DPRD sekaligus merayu mereka untuk mendukung usulan gubernur terkait anggaran di RAPBD Kaltim," Lucius memaparkan.

Formappi pun kemudian mendesak Badan Kehormatan DPRD Kaltim untuk memanggil dan menelusuri lebih jauh maksud di balik perginya seluruh unsur pimpinan DPRD ke luar negeri di tengah padatnya agenda rapat.

"Jadi, saya kira perlu ditelusuri sungguh-sungguh tujuan keberangkatan pimpinan DPRD bersama gubernur Kaltim ke Belanda itu. Jangan sampai itu hanya modus untuk memuluskan anggaran," ucapnya.

Atas kejadian tersebut, Lucius mengatakan, seluruh pimpinan DPRD Kaltim bisa terkena pelanggaran etik. Karena sengaja mengabaikan agenda rapat yang sebelumnya sudah diatur oleh Badan Musyawarah (Banmus).

"DPRD Kaltim melalui BK bisa menginisiasi penyelidikan terhadap tujuan keberangkatan pimpinan DPRD ini. Kalau bukan untuk tujuan kunjungan resmi dari DPRD, maka pimpinan DPRD bisa diduga melakukan pelanggaran etik karena absen dari tugas mereka di DPRD," pungkasnya.

Sebelumnya, jajaran pimpinan DPRD Kaltim dikabarkan melakukan kunjungan ke luar negeri selama 10 hari. Keberangkatan tersebut justru membuat agenda pembahasan APBD Perubahan 2023 bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) ikut tertunda.

Mengacu pada jadwal Badan Musyawarah DPRD Kaltim, agenda pembahasan APBD antara Badan Anggaran bersama TAPD seyogianya berlangsung pada Senin (17/7/2023).

Namun, agenda itu tak bisa terlaksana lantaran tidak ada unsur pimpinan yang bisa hadir, mulai dari ketua dewan Hasanuddin Mas'ud hingga para wakil seperti M Samsun, Sigit Wibowo dan Seno Aji semua mengikuti kunjungan kerja Gubernur Kaltim, Isran Noor, ke Belanda.