"Segera melakukan investigasi mendalam bekerja sama dengan Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Tim Siber Polri guna mengetahui dan memastikan dugaan kebocoran data tersebut," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebab, kata dia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) perlu segera merespon dan mempertanggungjawabkan dugaan kebocoran data yang memicu kekhawatiran publik tersebut.

Pasalnya, lanjut dia, apabila kasus ini tidak segera ditangani maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Untuk itu, Bamsoet meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus dugaan kebocoran data masyarakat tersebut secara tuntas.

"Di samping memberikan sanksi tegas sesuai perundangan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan kasus kebocoran ataupun peretasan data tidak berulang kembali," ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan yang efektif dengan memperbaiki hingga memperkuat sistem keamanan siber, khususnya di lingkup pemerintahan atau instansi.

"Dengan begitu diharapkan, data pribadi masyarakat lebih aman dari segala bentuk kejahatan atau upaya peretasan oleh hacker," ucapnya.

Bamsoet meminta pula komitmen pemerintah untuk terus menjamin keamanan data pribadi masyarakat, di samping menjadikan berulangnya peristiwa kebocoran data tersebut sebagai perhatian utama.

"Sehingga diperlukan strategi atau upaya antisipatif dan mitigatif yang tepat sebagai salah satu bentuk perhatian tinggi terhadap keamanan data khususnya data pribadi masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, kasus dugaan kebocoran data itu diungkap pertama kali oleh akun Twitter bernama pengguna @DailyDarkWeb pada Sabtu (15/7). Dalam salah satu unggahannya, akun itu menyebutkan sebanyak 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum para peretas (hacker).

Dalam tangkapan layar laman forum peretas yang dibagikan akun Daily Dark Web, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim mendapatkan 337 juta baris data itu dari laman web resmi dukcapil.kemendagri.go.id.

Ratusan juta data itu berisikan sejumlah informasi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, dan nomor paspor.

. Kemenkominfo periksa dugaan bocornya 337 juta data kependudukan

. Pakar sebut UU PDP ampuh atasi kebocoran data

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023