KNews.id – Project S TikTok Shop belakangan menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Hal itu terjadi lantaran Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyinggung dan mengkhawatirkan hadirnya layanan tersebut. Teten menganggap Project S TikTok Shop dapat mengancam bisnis para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri.

Lantas, apa saja alasan Menteri Teten khawatir?

Teten menjelaskan, TikTok Shop ini menggabungkan tiga hal, yakni media sosial, cross border atau bisnis lintas batas, dan retail online. Dengan menggunakan algoritmanya, TikTok dianggap dapat dengan mudah melakukan market intelligence.

“Mereka tahu persis market di Asia, market di Indonesia. Apa yang paling diminati, mulai dari fesyen, makanan, kosmetik,” kata Teten dalam acara The Leader yang tayang di YouTube Tempodotco pada Kamis, 13 Juli 2023. Ia menilai Project S TikTok Shop berpotensi merugikan sektor UMKM dalam negeri. Pasalnya Project S Tiktok Shop dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengumpulkan data produk yang laris-manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China.

Dari 21 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital, mayoritas yang dijual adalah produk asal China. “Sekarang mereka klaim produk yang dijual bukan produk luar. Kata siapa? Ketika saya mau bikin kebijakan subsidi untuk UMKM di online waktu Covid-19, semua pelaku e-commerce tidak bisa memisahkan mana produk UMKM, mana produk impor. Yang mereka bisa pastikan adalah yang jualan di online adalah UMKM. Jadi jangan bohong sama saya,” ujar Teten di Jakarta, Rabu 12 Juli 2023.

Nantinya, menurut Teten, TikTok Shop ini bisa mengirim barang-barang langsung dari China lewat retail online itu sesuai permintaan market dengan harga yang jauh lebih murah.

“Apalagi kalau itu produk brand-nya (China) sendiri. Sudah pasti nanti lewat algoritmanya mereka akan diarahkan ke produk punya mereka, kan. Ini bukan sekadar market place, nah pasti kalah UMKM kita,” ujar Teten.

Teten lantas mencontohkan kasus yang terjadi di Inggris, saat cross border pertama kali mencuat. Di Inggris, kata Teten, 67 persen algoritma TikTok bisa mengubah kebiasaan konsumen dari yang tidak mau belanja, jadi mau belanja. Selain itu, algoritma TikTok juga bisa mengarahkan konsumen membeli produk yang dibawa dari China.

“Sekarang di sana pembelian 50 persen di TikTok itu produk China dengan tanda kutip ya label white, produk TikTok itu sendiri yang murah,” kata Teten. Di Inggris, 67 persen algoritma TikTok bisa mengubah kebiasaan konsumen. Dari yang tidak mau belanja jadi mau belanja. Bisa mengarahkan produk yang mereka bawa dari China. Mereka juga bisa beli yang harganya sangat murah sekali,” tambahnya.

Sebagai informasi, kecurigaan terkait Project S TikTok Shop ini pertama kali mencuat di Inggris seiring munculnya fitur Trendy Beat. Fitur ini diketahui menjual produk-produk populer yang dijual oleh perusahaan yang terafiliasi dengan TikTok. Kendati begitu, layanan fitur Trendy Beat memang saat ini tidak tersedia di Indonesia. Namun tak ada salahnya jika pemerintah mengantisipasi ekspansi bisnis Tiktok tersebut yang kedepannya berpotensi diterapkan ke negara lainnya.

Oleh sebab itu, demi melindungi UMKM dalam negeri, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong Kementerian Perdagangan untuk merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal ini dilakukan agar produk asing di e-commerce bisa dikontrol.

“Di Permendag itu masih mengatur e-commerce, sementera perkembangannya skerang sudah ada media sosial e-commerce, game commerce. Nah itu yang belum diatur,” ujar Teten.

Teten berharap revisi Permendag ini dapat membuat bisnis UMKM tidak terganggu oleh kecurigaan hadirnya Project S TikTok Shop. Teten berharap adanya pembatasan terhadap produk impor yang masuk ke pasar digital Indonesia. Ditambah lagi, banyak produk asing yang dijual di TikTok Shop dan platform e-commerce lainnya sudah diproduksi oleh industri dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi mengimpor produk tersebut.

“Untuk menghadirkan keadilan bagi UMKM di pasar e-commerce, Kemendag perlu segera merevisinya. Aturan ini nampaknya macet di Kementerian Perdagangan,” kata Teten. (Zs/Tmp)