Surabaya (beritajatim.com) – Ketua PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) minta panitia Muktamar NU tidak mempersulit proses registrasi peserta. Registrasi menjadi poin penting dalam Muktamar, karena menentukan siapa peserta yang berhak mengikuti Muktamar.

“Apalagi Muktamar diputuskan digelar singkat tanggal 22-23 Desember. Karena singkat panitia harus sudah siap betul. Registrasi harus terbuka jujur apa adanya,” kata Gus Ipul, Jumat (17/12/2021).

Karena pentingnya registrasi, panitia diminta tidak membuat aturan yang mempersulit. Prinsipnya, selama peserta memiliki SK kepengurusan yang sah yakni terdapat tandatangan Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen, maka cabang atau wilayah harus dinyatakan sah menjadi peserta.

Sedangkan peserta yang tidak dilengkapi tanda tangan empat orang pengurus PBNU, atau ada tanda tangan tapi palsu, maka panitia harus tegas menolak kepesertaanya.

Untuk mempermudah proses verifikasi SK cabang asli atau palsu, panitia diminta melibatkan PWNU. Tentunya PWNU yang ber-SK masih hidup dan asli.

Verifikasi melibatkan PWNU harus dilakukan, karena diduga ada beberapa SK bertanda tangan palsu, khususnya tanda tangan Rais Aam dan Katib Aam yang dipalsukan.

“Registrasi dibuat sederhana, tapi memastikan peserta yang berhak mendapatkan tanda peserta. Jadikan wilayah (PWNU) jadi verifikator. Jangan ada yang asli, tapi palsu. Libatkan wilayah, karena wilayah yang paling tahu,” kata dia.

Selain soal verifikasi kepesertaan, panitia juga harus mengamankan nama-nama Ahwa (Ahlul Halli Wal Aqdi) yang dibawa Rais Syuriah baik wilayah maupun cabang.

“Ahwa itu betul-betul haknya Rais Syuriah. Tidak boleh dicampuri siapapun, termasuk panitia jangan mempengaruhi,” ujar Gus Ipul.

Sekadar diketahui setelah melalui berbagai dinamika, PBNU memutuskan untuk memajukan pelaksanaan Muktamar pada tanggal 22-23 Desember 2021 di Lampung. (tok/ted)