15 Juli 2023 13:33 WIB

Kemenkumham sepakat dengan rencana pembinaan Ponpes Al-Zaytun yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HAM Kemenkumham) Dhahana Putra turut menanggapi polemik penutupan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu.

Ia mengaku tidak setuju apabila pesantren pimpinan Panji Gumilang itu ditutup. Para santri Ponpes Al-Zaytun, kata dia, harus memperoleh hak pendidikan yang layak.

"Terlepas dari kontroversi yang sedang ramai dibincangkan publik, kita jangan sampai melupakan hak asasi anak-anak yang menjadi santri di Al Zaytun, utamanya mengenai hak atas pendidikan," kata Dhahana dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023).

Dipanggil Bareskrim Terkait Kasus Panji Gumilang, Lucky Hakim Pastikan Hadir

Ia pun mengaku sepakat dengan rencana pembinaan Ponpes Al-Zaytun yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Ia optimis pembinaan tersebut akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan santri.

"Jika penutupan disetujui maka akan menimbulkan problem terkait hak atas pendidikan bagi ribuan anak-anak yang menjadi santri di Al Zaytun," bebernya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembinaan tersebut sejalan Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah memperhatikan nasib santri Al-Zaytun.

"Kepentingan terbaik bagi anak juga mesti kami terapkan dalam menentukan nasib anak-anak yang menjadi santri di Al Zaytun," pungkasnya.