Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan soal penangkapan ikan berbasis kuota, sehingga nelayan tak lagi bisa jor-joran menangkap ikan.

Aturan ini sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur.

"Banyaknya populasi perikanan di laut harus dibuat tata kelola yang baik. Jangan sampai penangkapannya itu masif terjadi over fishing yang berdampak kepunahan biota laut," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (15/7/2023).

-

-

Dalam PP No 11 Tahun 2023, diatur mengenai kuota penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur. Kuota tersebut dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.

"Tahap awal jumlah kuota ikan dibatasi. Nanti dalam perkembangannya ini turun lagi ada batasan seberapa banyak ikan yang diambil per jenis seperti ikan cue dan baronang. Mudah-mudahan akhir bulan sudah dirampungkan sehingga Agustus-September kita jalan," imbuhnya.

Untuk kuota tangkap, Sakti Wahyu berpatokan pada angka potensi perikanan tangkap sebesar 12 juta ton. Dari jumlah itu maksimal yang diambil 80%-nya atau 9,6 juta ton. Namun Sakti Wahyu mau jumlah kuota ikan yang bisa diambil 50% hingga 60%.

"50% sampai 60% itu juga sudah besar. Itu sekitar 6 juta ton," sebutnya.

Masih Impor

Di sisi lain, Sakti Wahyu mengakui, RI masih mengimpor ikan, tapi jumlahnya kecil dan itu pun kebanyakan ikan-ikan yang tak ada di Indonesia.

"Neraca perdagangan kita di sektor perikanan itu surplus. Ekspor kita itu US$ 6,2 miliar, (sedangkan) impor kita cuma US$ 700 juta. Ini (berdasarkan data sepanjang) tahun 2022. Demand lokalnya itu kira-kira sekitar 13 juta ton, memang naik terus, dan itu semua bisa dipenuhi dari komoditi perikanan dari dalam negeri," jelasnya.

"Jadi statement tadi menurut saya keliru. Statement yang mengatakan bahwa kita impornya tinggi, saya sebut tidak," kata Sakti Wahyu.

Foto: Target KKP, Sejahterahkan Nelayan & Basmi Illegal Fishing(CNBC Indonesia TV)
Target KKP, Sejahterahkan Nelayan & Basmi Illegal Fishing(CNBC Indonesia TV)

Di sisi lain, dia menambahkan, meski ikan salmon tak ada di Indonesia, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak perlu mengembangkan budi daya ikan itu di Indonesia. Karena, menurut dia, untuk memenuhi kebutuhan salmon itu Indonesia bisa saling tukar perdagangan ikan dengan negara lain yang memilikinya.

"Menurut saya sangat sedikit, yang paling besar diantaranya adalah salmon, yang memang kita nggak punya salmon itu," tuturnya.

"Saya belum tahu apakah Pak Dirjen Perikanan Budidaya mampu mengembangkan salmon di Indonesia. Tapi saya pikir nggak perlu, kita nanti bisa saling tukar," tuturnya.

Sebab, lanjutnya, saat ini Indonesia telah memiliki lima komoditas yang tidak kalah penting, yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, diantaranya udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut.

"Kemampuan kita ada lima nanti yang saya minta kepada Pak Dirjen Budidaya, dalam kurun waktu 5-10 tahun yang akan datang kita menjadi champion. Itu ada udang, kemudian lobster, kepiting, tilapia, dan yang terakhir adalah rumput laut," ujarnya.

Dari ke-5 komoditas yang ingin didorong pengembangannya, Sakti meminta kepada Dirjen Perikanan Budidaya untuk membuat modeling. Salah satu yang sudah dibuat adalah udang, dan sangat berhasil bagus di wilayah Kebumen.

"Baru nanti kemudian lobster. Kita sudah punya juga modeling di wilayah Rote Ndao, dan hasilnya sangat bagus, survival raten-ya di atas 60%," jelas dia.

Kemudian kepiting, tilapia, dan rumput laut yang rencananya, kata dia, akan segera dilakukan pembudidayaan nya pada tahun ini.

"Tilapia pasarnya sangat besar sekali. ini semua kita udah deteksi, demand internasional itu begitu besar. Tapi nggak usah khawatir karena demand lokal juga besar," pungkasnya.

[-]

-

Now! Luhut Blak-Blakan Soal Nasib Hilirisasi RI
(dce/dce)