PIKIRAN RAKYAT - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi batal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 14 Juli 2023.

Pihak Menhub mengirimkam surat kepada KPK yang menginformasikan bahwa Budi tengah berada di luar kota untuk meninjau proyek transportasi.

Adapun Menhub Budi sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub tahun anggaran 2018-2022.

Menhub Budi akan didalami keterangannya guna melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya dan kawan-kawan.

Baca Juga: PPDB 2023 Dinilai Amburadul, Mahasiswa di Sukabumi Geruduk Kantor KCD Disdik

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku pihaknya telah menerima surat konfirmasi ketidakhadiran dari Menhub Budi. Sebagai tindak lanjut, lembaga antirasuah bakal memanggil ulang Menhub Budi.

“Kami dari KPK nanti akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” kata Ali dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Jumat, 14 Juli 2023.

Akan tetapi, Ali tidak merinci soal waktu pemeriksaan terhadap menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Namun, kata Ali, penyidik membutuhkan keterangan Menhub Budi untuk mengungkap kasus ini.

Ali juga enggan merinci soal materi pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada Menhub Budi. Namun, belakangan KPK tengah mengusut soal dugaan ada uang suap yang mengalir ke petinggi Kemenhub.

Baca Juga: Harta Menpora Dito Ariotedjo Capai Rp282 M, Baru Lapor LHKPN usai Diperiksa Kejagung

“Pertanyaannya apa saja yang akan nanti didalami? Tentu tunggu dulu karena ketika belum hadir tentu belum bisa kami sampaikan apa yang akan menjadi materi pertanyaan ataupun pendalaman oleh tim penyidik KPK,” ujar Ali.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati telah mengkonfirmasi bahwa Menhub Budi meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

“Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota sehingga permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Jumat, 14 Juli 2023.

Baca Juga: KPK Sebut 95 Persen Masyarakat Pilih Caleg Banyak Uang dan Beri 'Serangan Fajar'

Adita menuturkan, Budi sangat mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan KPK. Dia menyebut, Kemenhub akan senantiasa bekerja sama dengan lembaga antirasuah untuk membuat terang perkara ini.

“Kami sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK,” tutur Adita

Selain memeriksa Budi Karya, penyidik KPK juga memanggil Dirjen Perkeretaapiaan DJKA Kemenhub RI M. Risal Wasal dan ASN Kemenhub Maulana Yusuf.

Akan tetapi, Ali belum menyampaikan perihal materi pemeriksaan yang didalami penyidik dari keterangan dua saksi tersebut.***