Langkah tersebut diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya pada Kamis (13/7), di tengah tingginya angka produksi kokain di negara itu.

"Kami terus mengevaluasi efektivitas berbagai upaya penanggulangan narkoba dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan," ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, seraya menegaskan bahwa tindakan ini hanya sementara, tanpa memberikan alasan penangguhan dan jangka waktu spesifik untuk melanjutkan pengumpulan data tersebut.

Mengutip Al Arabiya, Jumat (14/7), informasi ini pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Kolombia, El Tiempo, yang telah menimbulkan kemarahan dari anggota Partai Republik di Kongres Florida. Mereka menyerukan Presiden Joe Biden untuk mencabut sertifikasi pemerintah Kolombia karena dianggap tidak bekerja sama dalam upaya melawan narkoba.

Namun, keputusan itu disebut sejalan dengan fokus Presiden Kolombia yang berhaluan kiri, Gustavo Petro, yang ingin mengubah pendekatan penegakan hukum dari penghilangan tanaman koka di pedalaman desa, menuju pengejaran penyelundup dan pencuci uang skala besar yang menguasai sebagian besar perdagangan narkoba.

Sejak 1987 lalu, Washington telah merilis perkiraan tahunan tentang luas penanaman koka di Kolombia. Pada 2020, luas lahan penanaman mencapai level tertinggi sepanjang sejarah ketika Kantor Kebijakan Pengawasan Narkoba Nasional AS memperkirakan ada 245.000 hektar lahan yang ditanami tanaman koka, setara dengan tiga kali luas Kota New York.

Sementara laporan terakhir menunjukkan bahwa produksi kokain hampir tidak mengalami perubahan signifikan pada tahun 2021, tetap pada tingkat yang tinggi.

Namun, sejak lima bulan pertama tahun 2023 ini, pemerintahan Petro telah berhasil menghancurkan secara manual 4.511 hektar tanaman koka, jumlah yang menurun hampir 90 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, saat pemerintahan yang lebih konservatif di bawah Ivan Duque masih berkuasa.

Meskipun belum ada komentar resmi mengenai alasan di balik perubahan kebijakan ini, akan tetapi Washington dikabarkan masih terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kolombia dalam memantau tanaman koka ilegal.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.