Jakarta: Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro memastikan pemerintah tidak memiliki rencana menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia memastikan pesta demokrasi itu tetap sesuai jadwal. 
 
"Pemerintah tetap sesuai dengan skenario undang-undang (Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu), bahwa pilkada dilaksanakan November 2024," ujar Juri saat dikonfirmasi, Jumat, 14 Juli 2023. 
 
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu tak menampik bahwa bahwa pemilu serentak 2024 memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnnya. Namun, dia meyakini penyelenggara pemilu telah memiliki persiapan yang matang.

-?

- - - -
"Penyelenggara pemilu diminta fokus melakukan penyeusian tahapan-tahapan, mengatur sumber daya untuk mengatasi jadwal pemilu dan pilkada yang tumpang tindih," jelasnya. 
 
Selain itu, ia menilai tidak masalah adanya kekosongan transisi sejumlah kepala daerah menjelang Pilkada 2024. Sebab, posisi tersebut dapat diisi oleh penjabat (pj) kepala daerah.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengusulkan agar opsi penundaan Pilkada 2024 dibahas. Ia menilai Pilkada 2024 yang digelar beberapa bulan setelah Pemilu Serentak 2024, tepatnya pada November, menjadi salah satu potensi permasalahan.
 
"Kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata Bagja sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu, Kamis, 13 Juli 2023.
 
Bagja menilai potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak dan Pilkada 2024 terdiri dari tiga aspek, yaitu penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Masalah pada penyelenggara meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi.
 
Sementara itu, potensi masalah dari segi peserta pemilu terletak pada masih maraknya politik uang. Kemudian, belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye, netralitas ASN, dan penggunaan alat perga kampanye yang tidak tertib.
 
Adapun potensi permasalahan dari aspek pemilih yaitu kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan penyebaran berita hoaks maupun hate speech.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(LDS)