Gery David Sitompul | Jum'at, 14/07/2023 12:33 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. (Foto istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya, Jumat (14/7)

Budi seharusnya diperiksa hari ini, sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022.

"Permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali," kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati kepada wartawan.

Adapun alasan Budi Karya lantaran ia sedang ada tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota. Dia menegaskan Kemenhub mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang berjalan di KPK.

"Kami sangat  mendukung upaya pemberantasan korupsi  dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK," jelas dia

Untuk diketahui, Budi sedianya diperiksa sebagai saksi ubtuk melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Putu Sumarjaya.

Selain Budi, pada hari ini KPK juga memanggil dua saksi lain atas nama M Risal Wasal selaku Dirjen Perkeretaapian Kemenhub dan Maulana Yusuf selaku ASN pada Kemenhub.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PTU (Putu Sumarjaya) dkk," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Putu bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Semarang Bernard Hasibuan disebut menerima suap sejumlah Rp18,9 miliar dari Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto.

Suap diberikan agar Putu dan Bernard mengatur pelelangan paket pekerjaan di BTP Kelas I Semarang tahun 2022 yakni pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Ka Antara Solo Balapan - Kadipiro - Kalioso KM 96+400 sampai dengan KM 104+900 (JGSS 6) dan pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Ka Elevated Antara Solo Balapan - Kadipiro KM 104+900 sampai dengan KM 106+900 (JGSS 4), serta paket pekerjaan tahun 2023 yakni Track Layout Stasiun Tegal (TLO Tegal) supaya dimenangkan dan dilaksanakan oleh perusahaan Dion yaitu PT Istana Putra Agung dan PT Prawiramas Puri Prima.