Supianto | Jum'at, 14/07/2023 13:26 WIB

Ilustrasi kemiskinan (foto: Google)

JAKARTA, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, pandemi COVID-19, krisis biaya hidup, dan perang Rusia dan Ukraina telah mendorong 165 juta orang ke dalam kemiskinan sejak 2020.

Akibat guncangan ini, kata Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh Program Pembangunan PBB, 75 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari $2,15 per hari, antara tahun 2020 dan akhir tahun 2023, dan 90 juta lainnya akan jatuh di bawah garis kemiskinan $3,65 per hari.

"Yang paling miskin paling menderita dan pendapatan mereka pada 2023 diproyeksikan tetap di bawah tingkat pra-pandemi," kata laporan itu pada Kamis (13/7) waktu setempat.

"Negara-negara yang dapat berinvestasi dalam jaring pengaman selama tiga tahun terakhir telah mencegah banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan," kata kepala UNDP Achim Steiner dalam sebuah pernyataan.

"Di negara-negara dengan utang tinggi, ada korelasi antara tingkat utang yang tinggi, belanja sosial yang tidak mencukupi, dan peningkatan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan," sambungnya.

Laporan tersebut menyerukan jeda kemiskinan-utang di negara-negara yang berjuang secara ekonomi untuk mengarahkan pembayaran utang untuk membiayai pengeluaran sosial dan melawan dampak guncangan ekonomi makro.

"Solusinya tidak di luar jangkauan sistem multilateral," kata laporan itu.

Menurut laporan PBB lainnya yang diterbitkan pada hari Rabu, sekitar 3,3 miliar orang, hampir setengah dari umat manusia, tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk membayar bunga utang daripada pendidikan dan kesehatan.

Dan negara-negara berkembang, meskipun memiliki tingkat utang yang lebih rendah, membayar lebih banyak bunga, sebagian karena tingkat utang yang lebih tinggi.

Menurut laporan tersebut, biaya tahunan untuk mengangkat 165 juta orang miskin baru keluar dari kemiskinan akan mencapai lebih dari US$14 miliar, atau 0,009 persen dari output global dan sedikit kurang dari 4 persen dari total layanan utang luar negeri publik pada tahun 2022 untuk ekonomi berkembang. -mie.

Jika kerugian pendapatan di antara orang yang sudah miskin sebelum guncangan juga dimasukkan, biaya mitigasi akan mencapai sekitar US$107 miliar, atau 0,065 persen dari PDB dunia dan sekitar seperempat dari total layanan utang publik luar negeri, menurut perkiraan penulis laporan.

"Ada kerugian manusia jika tidak melakukan restrukturisasi utang negara negara berkembang," kata Steiner. "Kami membutuhkan mekanisme baru untuk mengantisipasi dan menyerap guncangan serta membuat arsitektur keuangan berfungsi untuk yang paling rentan."

Awal pekan ini Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, yang telah mendorong reformasi lembaga keuangan internasional, mengecam "sistem keuangan global kita yang sudah ketinggalan zaman, yang mencerminkan dinamika kekuatan kolonial pada era ketika sistem itu diciptakan."

Sumber: Al Arabiya