12 Juli 2023 20:58 WIB

Penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2005-2010, Muhammad Said Didu menanggapi persoalan Penyertaan Modal Negara ke BUMN.

Dia menyoroti terkait penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN.

"Pemerintah tidak pernah menggunakan Pasal 66 UU BUMN terkait penugasan khusus, yang mana tidak pernah ada penugasan kepada BUMN secara tertulis berdasarkan hitungan yang disiapkan biaya oleh Pemerintah,"kata dia di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

DPR: Erick Thohir Jangan Bahayakan PLN dengan Target Deviden Tinggi

Said Didu juga menjelaskan bahwa terjadinya pergeseran yang besar dari prinsip Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Prinsip PMN itu adalah penyelamatan dan penugasan. Misalnya kalau tidak dikasih modal, maka ruginya akan membesar. Bukan karena rugi, lalu diganti" kata dia.

Dalam hal ini, Said Didu meminta kepada Pemerintah untuk evaluasi lebih lanjut mengenai pemberian PMN kepada BUMN.

"Jangan sampai yang menerima PMN adalah mereka yang masih memiliki modal, hal ini secara tidak langsung mengambil uang rakyat melalui APBN untuk digunakan berbisnis. Sementara rakyat kekurangan subsidi," tuturnya.

DPR Minta Pemerintah Perkuat Usaha Kecil dan Menengah Sektor Konstruksi