GELORA.CO  - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menolak pembentukan Pansus JIS. Salah satu alasan penolakannya lantaran pansus lebih banyak muatan politis.

"Kalau harus sampai pansus, kami menolak. Kecuali, setelah dilakukan audit dan pemeriksaan dan perlu pendalaman lagi, mungkin bisa naik pansus," kata Basri, Kamis (13/7/2023).

Menurut Basri, alasan pertama penolakan tersebut yakni pansus dianggap tidak menyelesaikan masalah.

Ini lantaran hasil rekomendasi kerap tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, lanjut Basri, pihaknya juga menilai pansus kerap dipakai pihak-pihak lain dengan tujuan berbau politis.

"Pansus ini kadang lebih besar muatan politis ketimbang substansi," kata dia.

Karenanya, Basri mendukung penuh langkah kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov DKI dalam membenahi JIS untuk Piala Dunia U-17.

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan pansus untuk menelusuri dugaan kesalahan pada pembangunan JIS.

"Audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya. Bentuk pansus jika dipandang perlu," kata Dwi.

Rio mengatakan, proses pembangunan JIS patut dipertanyakan lantaran tidak sesuai dengan desain perusahaan jasa desain, rekayasa dan konsultasi asal Inggris, Buro Happold Limited, selaku konsultan perencana.

Padahal perusahaan tersebut digunakan oleh PT Jakarta Konsultindo untuk berkonsultasi mengenai desain JIS.

Pemakaian jasa Buro Happold dengan harapan JIS bisa sesuai dengan standar FIFA.

Namun demikian, lanjut Rio, pembangunan JIS pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang telah dianjurkan Buro Happold.

Karena itu, Rio tidak heran jika JIS belum memenuhi standard FIFA sehingga dinyatakan tidak layak untuk menggelar Piala Dunia U-17.

"Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," kata Rio