Sentimen
Netral (50%)
14 Jul 2023 : 01.54
Informasi Tambahan

Kasus: HAM

Soal Acara Aktivis LGBT se-Asia Tenggara di Jakarta, MPR: Harusnya Pemerintah Tegas Menolak

Jitunews.com Jitunews.com Jenis Media: Nasional

14 Jul 2023 : 01.54
Soal Acara Aktivis LGBT se-Asia Tenggara di Jakarta, MPR: Harusnya Pemerintah Tegas Menolak

12 Juli 2023 21:59 WIB

Ada rencana pertemuan aktivis LGBT se-Asia Tenggara dalam Queer Advocacy Week yang digelar oleh ASEAN Sogie Caucus di Jakarta

Hidayat Nur Wahid (Detik.com)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ada rencana pertemuan aktivis LGBT se-Asia Tenggara dalam Queer Advocacy Week yang digelar oleh ASEAN Sogie Caucus di Jakarta. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, meminta pemerintah untuk tegas melarang rencana pertemuan aktivis LGBT tersebut.

Hidayat mengatakan bahwa LGBT merupakan penyimpangan. Hidayat mengatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan sistem ideologi dan hukum serta agama di Indonesia.

"LGBT dengan segala penyimpangannya itu bukan bagian dari HAM yang diakui di Indonesia. Karena tak sesuai dengan sistem ideologi dan hukum serta agama yang diakui di Indonesia. LGBT itu tak sesuai dengan Pancasila (terutama sila 1) dan tidak sesuai dengan UUD NRI 1945," ujar Hidayat dalam keterangannya, Rabu (12/7).

Anwar Abbas ke Kedubes Inggris: Jangan Singgung dan Rusak Keyakinan dan Budaya Bangsa Kami

Hidayat ingin pemerintah untuk melarang acara aktivis LGBT tersebut. Hidayat mengatakan bahwa agenda acara mereka bertentangan dengan Pancasila dan sistem hukum di Indonesia.

"Pemerintah penting memastikan bahwa rencana pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN di Jakarta itu tersebut benar-benar dibatalkan dan tidak terlaksana. Bukan karena ancaman, melainkan karena agenda mereka bertentangan dengan Pancasila dan sistem hukum yang berlaku di negara hukum Indonesia," katanya.

"Jangan di tingkat publik seolah-olah dibatalkan, tapi secara diam-diam ternyata tetap dibiarkan dan dilaksanakan," ucap Hidayat.

Hidayat minta pemerintah untuk tegas menolak dan tidak mengizinkan mereka menggelar acara di Indonesia.

"Seharusnya Pemerintah tegas menolak dan tidak mengizinkan mereka beraktivitas di wilayah hukum Indonesia," sambungnya.

Jaga NKRI, Maman Imanulhaq Ajak Masyarakat Amalkan Pancasila

Sentimen: netral (50%)