"Kenapa ditutup? Karena banyak perdebatan. Diskusi, sorry, diskusi dalam penyusunan UU itu yang mengambil contoh-contoh yang sensitif, yang rentan mungkin miss bisa dimengerti lainlah. Jadi, itu. Itu dia, untuk menghindarkan itu," tuturnya.

Komisi I DPR acapkali mengundang aparat penegak hukum dalam membahas revisi UU ITE. Pangkalnya, banyak kasus terkait peraturan perundang-undangan ini yang di ranah hukum.

"Iya, makanya polisi kita panggil, jaksa kita panggil, [kita tanya] pengalamannya bagaimana menangani [kasus terkait UU ITE]. Ada polisi dan jaksa," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.