MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan penguatan BUMN pangan sebagai off taker atau penjamin pembelian hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Peran BUMN pangan sebagai off taker tersebut dapat memberikan jaminan harga dan kepastian penyerapan hasil panen, sehingga produsen pangan dapat meningkatkan produksi.

Baca Juga:

Gejolak Harga Pangan Berikan Berikan Dorongan Inflasi 1,2 Persen

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah akan menyalurkan pendanaan berbunga murah dengan plafon Rp 3 triliun kepada BUMN Perum Bulog dan ID Food untuk menjaga stok dan harga pangan.

"Sedang disiapkan skema pendanaan murah dari Menteri Keuangan, artinya tidak diberikan seperti PMN, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman, ada penjaminan dari Menteri Keuangan," katanya.

Arief mengatakan, besaran plafon pinjaman yang saat ini disiapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 3 triliun. Perum Bulog sebelumnya sudah mendapatkan pinjaman lebih dulu sebesar Rp 1 triliun untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Bulog ditugaskan untuk mengelola CPP komoditas beras, jagung, kedelai. Sedangkan ID Food ditugaskan untuk mengelola CPP daging, telur, ayam, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan ikan.

"Tapi, Rp 3 triliun itu kan kalau di ritel, kita biasanya pakai turnover, mungkin kalau 3 kali turnover atau 4 kali berarti bisa sampai Rp 12 triliun. Jadi, itu plafon yang diberikan," katanya.

Arief mengatakan, BUMN pangan tersebut akan mendapat bunga sekitar 3-4 persen dari biasanya di 8-10 persen karena mendapat subsidi bunga dari pemerintah.

BUMN pangan tersebut akan berperan sebagai off taker atau penjamin dalam penyerapan produk pertanian sehingga akan turut memperkuat stok CPP.

"Stok CPP tersebut dapat dimanfaatkan BUMN pangan, antara lain, untuk stabilisasi pasokan dan harga, pemberian bantuan pangan, dan lainnya," katanya. (*)

Baca Juga:

Demokrat Minta Pemprov DKI Kendalikan Harga Pangan