RILISID, Jakarta — Senator DPD RI asal daerah pemilihan Provinsi Aceh, H. Sudirman DPD meminta Pemerintah untuk bertindak tegas jika isu terkait rencana pelaksanaan pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) se-Asean di Jakarta benar adanya.

Dalam pernyataannya Senator yang populer disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh ini mengatakan bahwa sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan juga dikenal tegas menolak gerakan LGBT, Indonesia sepertinya menjadi salah satu sasaran utama dari gerakan LGBT untuk mendapatkan legitimasi.

Menurut Haji Uma, masyarakat Indonesia berkomitmen untuk penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), namun di lain sisi Bangsa Indonesia memiliki nilai dan norma luhur serta kearifan yang memiliki alasan filosofis berbeda dengan HAM yang dianut secara universal.

“LGBT bertolak belakang dengan nilai dan norma serta kearifan kita. Karena itu, tidak ada tempat serta ruang bagi gerakan LGBT dan mayoritas rakyat di Indonesia menolaknya," ujar senator yang duduk di Komite IV DPD RI ini.

Lebih lanjut Haji Uma menerangkan, mayoritas masyarakat Indonesia dan seluruh agama di Indonesia tidak mentolerir LGBT. Karena itu, rencana pertemuan komunitas LGBT se-Asean di Jakarta itu adalah bentuk pelecehan bagi kedaulatan bangsa dan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah harus bertindak tegas.

“Mayoritas rakyat Indonesia serta seluruh agama di Indonesia tidak mentolerir LGBT dan rencana dari gerakan LGBT untuk mengadakan pertemuan se-Asean di Jakarta adalah pelecehan bagi kita semua. Untuk itu, pemerintah harus bertindak tegas,” kata Haji Uma.

Sebagaimana diketahui, rencana dari perkumpulan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) se-ASEAN yang akan menyelenggarakan pertemuan di Jakarta pada 17-21 Juli 2023, memantik kontroversi sehingga melahirkan reaksi di kalangan masyarakat.

Informasi terkait pertemuan tersebut telah disebarkan melalui akun Instagram resmi ASEAN SOGIE Caucus, organisasi yang berada dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2021 yang diduga sebagai pihak yang mengorganisasi pertemuan dimaksud. (*)