JAKARTA, JITUNEWS.COM- Atmosfer politik pemilihan presiden 2024 sudah kian terasa akhir-akhir ini.

Ada beberapa nama nama besar yang digadang gadangkan bakal ikut berpartisipasi dalam kontestasi ini mulai dari Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), Anies Baswedan (mantan Gubernur DKI Jakarta), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) dan ada beberapa figur lainnya.

Dari kacamata politik Anies Baswedan dianggap sebagai calon penantang dari partai parati oposisi yang memiliki kekuatan basis politik yang tak bisa dianggap sebelah mata.

Hasto PDIP: Tidak Benar Jokowi Pilih Prabowo

Bahkan organisasi organisasi garis keras kanan yang dianggap sebagai bagian dari kelompok organisasi terlarang seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah bagian dari kelompok pendukung garis keras cawapres besutan Surya Poloh tersebut.

Tokoh Toleransi, Haidar Alwi MT menolak tegas eksistensi kelompok kelompok tersebut karena dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai kelompok yang sangat inklusif dan berbahaya ditengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural.

"Kekhawatiran saya semakin menguat setalah beberapa kasus Anies Rasyid Baswedan (Capres) yang saat ini memiliki elektabilitas yang sangat tinggi karena domino effect blunder Kabinet Jokowi dalam usaha usaha yg disinyalir oleh kelompok anis sebagai usaha menjegal /mendowngrade Anies Baswedan," ujarnya di Jakarta, Senin (10/7/2023)

Menurut Haidar Alwi ada 3 hal penting yang sangat merugikan calon presiden lain selain Anies.

Pertama soal survei yang banyak tidak realitas dengan kondisi lapangan tapi terindikasi survei pesanan.

Kedua dari berbagai konstruksi politik,  dianggap ada kasus pesanan  untuk menjegal Anis seperti kasus Jakarta Internasional Stadion (JIS) jadi blunder politik dimata publik.

Ketiga Anies menerima empati rakyat karena dari kondisi konstilasi yang ada rakyat seolah olah dianggap Anies di zalimi oleh pemerintah.

Dalam hal ini, Haidar Alwi menghimbau agar rakyat yang peduli terhadap corak pluralisme di Indonesia dari berbagai entitas, agama dan suku yang ada untuk bersatu padu melawan kelompok yang terindikasi intoleran.

"Saya juga meminta ke presiden Jokowi agar tidak  membiarkan para menterinya keluar untuk menyerang dan terindikasi menjagal Anies tanpa perhitungan yang matang seperti yang terjadi pada kasus Jakarta Internasional Stadion (JIS)," pungkasnya.