Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis Moneter Asia menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan Indonesia pada 1997/1998. Tak hanya ekonomi yang luluh lantak, kehidupan berpolitik dan sosial juga mengalami titik terendah pada tahun tersebut.

Berawal dari krisis mata uang di Thailand, Krisis Moneter Asia membuat Indonesia mengalami resesi ekonomi. Tak hanya itu, krisis bahkan sampai menumbangkan pemerintahan Presiden Soeharto.

Krisis pada waktu itu juga diwarnai penjarahan hingga isu SARA yang sangat kencang.

-

-

Dana Moneter Internasional (IMF) pernah diharapkan menjadi dewa penyelamat saat Indonesia hancur lebur pada 1997/1998. Namun, bantuan IMF malah menjadi obat pahit bagi Indonesia sehingga membuat ekonomi domestik terpuruk.

Krisis Moneter membuat Indonesia harus bertekuk lutut meminta bantuan IMF. Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, menandatangani kesepakatan Letter of Intent (LoI) bersama IMF.

Lembaga multilateral yang berdiri pada Desember 1945 tersebut kemudian 'mengobati' Indonesia dengan sejumlah paket dan persyaratan yang sangat berat.

Ada 50 butiran kesepakatan dalam perjanjian dengan IMF yang membuat perekonomian Indonesia ambruk mulai dari likuidiasi 16 bank hingga penerapan nilai tukar mengambang atau sesuai pasar.

Di bawah kesepakatan IMF, pemerintah Indonesia diminta menghentikan subsidi kepada Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) dan membredeli kewenangan Bulog.

Perjanjian Indonesia dan IMF diperbaharui berkali-kali di mana setidaknya ada empat bidang yang diwajibkan untuk masuk dalam program reformasi ekonomi:
1. Penyehatan sektor keuangan
2. Kebijakan fiskal
3. Kebijakan moneter
4. Penyesuaian struktural

Merujuk pada keterangan resmi IMF bertanggal 5 November 1997, IMF berkomitmen IMF mengalokasikan stand-by credit senilai Special Drawing Rights (SDR) atau sekitar US$ 10,14 miliar untuk tiga tahun ke depan.

Sebanyak SDR 2,2 miliar atau sekitar US$ 3,04 miliar bisa dicairkan segera. Bantuan sebesar US$ 3,04 miliar akan diberikan pada 15 Maret 1998 jika Indonesia mampu memenuhi persyaratan.

Pemerintah sebenarnya mengamankan bantuan dari lembaga multilateral lain mulai dari Bank Dunia hingga Asian Development Bank (ADB). Nilai bantuan tersebut diperkirakan mencapai US$ 37 miliar.

Namun, bantuan tersebut diberikan dengan syarat yakni Indonesia mampu menjalankan program IMF. Di antaranya adalah:

1. Kebijakan fiskal, di mana Indonesia diminta mempertahankan kebijakan moneter dan fiskal yang sangat ketat untuk menekan defisit Anggaran pemerintah diminta surplus 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB)

2. Defisit transaksi berjalan ditekan hingga 2% dari PDB. Sebagai catatan, defisit transaksi berjalan pada 1996/1997 mencapai 3,3% dari PDB

3. Melikuidasi 16 bank yang tak sehat. Otoritas harus memastikan jika hanya sebagian kecil dari ongkos restrukturisasi akan dipenuhi oleh pendanaan publik

4. Pemerintah diminta hanya mengkompensasi deposit kecil dan tidak akan mengkompensasi kreditor atau pemegang saham swasta

5. Pemerintah tidak akan menjamin liabilitas apapun dari perusahaan non keuangan swasta, baik domestik ataupun asing.

6. Menyehatkan sektor keuangan

7. Liberalisasi perdagangan dan investasi. Liberalisasi perdagangan termasuk menghapus pajak-pajak impor untuk beberapa produk, seperti produk pertanian

8. Menutup segala praktek monopoli

9. Membuka lebih besar kepada pihak swasta di sektor infrastruktur

10. Memperluas program privatisasi

11. Cadangan devisa bruto minimal 5 bulan impor

12. Menghentikan belanja negara terkait proyek infrastruktur BUMN

13. Penerimaan ditingkatkan melalui kenaikan pendapatan pajak secara besar-besaran sementara pengecualian pajak tertentu dihilangkan

14. Memperluas dan menambah pemodal asing yang masuk ke Indonesia

15. Mengurangi angka kemiskinan dan memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk belanja sosial.

Persyaratan IMF justru membuat Indonesia limbung. Program reformasi IMF kepada negara-negara yang membutuhkan dinilai terlalu seragam. Padahal, masing-masing negara memiliki persoalan yang berbeda.

Selain Indonesia, sejumlah negara juga meminta bantuan IMF pada saat yang bersamaan seperti Thailand dan Korea Selatan. Sayangnya, program pada ketiga negara dinilai gagal semua. IMF pun dituding tidak menguasai persoalan.

IMF juga tidak memberikan gambaran jelas mengenai kebijakan apa yang harus diambil dalam menguatkan nilai tukar rupiah.

Bukti kegagalan IMF di antaranya adalah ekonomi Indonesia yang tak kunjung membaik bahkan masuk ke resesi. Ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 13,02% pada 1998 dan inflasinya menembus 77%.

IMF juga dikiritik karena terlalu mencampuri kedaulatan negara, terutama terkait privatisasi dan deregulasi investasi untuk asing. IMF juga terus menunda pencairan stand-by credit sehingga Indonesia tidak leluasa melakukan pemulihan ekonomi.

IMF bahkan terus mencampuri Indonesia dengan terus meminta reformasi politik untuk mencairkan bantuan. Penundaan pencairan anggaran ini membuat lembaga lain menahan diri untuk menyalurkan bantuan karena mereka menunggu sinyal IMF.

Dengan begitu banyak pengalaman buruk Indonesia bersama IMF maka tak heran jika IMF kemudian mendapatkan citra buruk dan trauma bagi masyarakat Indonesia.

[-]

-

IMF Minta Proyek Andalan Jokowi Dihapus, Luhut Bergerak
(fab/fab)