DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan kepala keluarga di Desa Jumantuang, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, mengeluhkan kerusakan ruas jalan menuju desa mereka. Pasalnya, kondisi badan jalan saat ini banyak yang rusak dan dipenuhi lubang. Sehingga, jika musim ghujan jalan tergenang air dan menyulitkan pengendara untuk melintas.

Seorang warga Desa Jumantuang, Mardan Simanullang belum lama ini mengatakan, akses menuju desa mereka sudah belasan tahun rusak, dan belum pernah disentuh pembangunan lagi, maupun perbaikan.

Saat ini, kondisi jalan tersebut sudah sangat memprihatinkan. Pada badan jalan banyak terdapat lubang besar, dan di beberapa titik aspal jalan juga kopak- kapik.

“Kurang lebih 10 tahun akses jalan itu belum pernah diperbaiki, sama sekali. Padahal potensi hasil pertanian dari desa (Jumantuang) kami, sangat baik,” ungkap Mardan.

“Kami, masyarakat Desa Jumantuang, seperti dianaktirikan Pemkab Dairi, karena akses jalan yang sudah lama rusak parah ini, tak kunjung diperbaiki,” imbuhnya.

Hal sama disampaikan tokoh masyarakat Desa Jumantuang, Manuppak Lumbanbatu. Selain potensi pertanian, potensi sumber daya alam (SDA) desa tersebut juga sangat bagus. Menurutnya, satu penyebab ruas jalan rusak di daerah tersebut adalah puluhan truk yang lalu-lalang mengangkat hasil tambang batu dari galian c. Dan diketahui, truk-truk tersebut merupakan milik seorang pengusaha asal Tangkahan, Langkat.

“Warga berharap, Pemkab Dairi melalui Dinas PUTR, bisa segera memperbaiki ruas jalan di desa kami ini, supaya akses jalan lancar. Kalau pemerintah tidak mampu memperbaiki, paling tidak dilakukan penyisipan untuk ruas-ruas jalan yang berlubang. Sehingga akses jalan tersebut bisa dilalui masyarakat dengan nyaman,” harap Mardan.

Sementara itu, Kepala Desa Jumantuang, Bontor Sianturi menuturkan, kondisi jalan itu sudah beberapa kali diusulkan pada Musrembang, tapi tak kunjung dilakukan perbaikan.

Aspirasi itu, pun turut disampaikan masyarakat kepada Wakil Ketua DPR RI Junimart Girsang, saat menghadiri pelantikan pengurus ranting organisasi Partukkoan Batak Toba (Parbato) Desa Jumantuang, belum lama ini.

Menanggapi aspirasi warga, Junimart mengatakan, jalan kabupaten memang tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). Masalah perbaikan jalan kabupaten bisa saja diambil alih pemerintah pusat atau provinsi.

“Saya harap, masyarakat melalui kepala desa, membuar surat resmi untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan kepada DPR RI, dengan harapan akses jalan tersebut bisa segera diperbaiki,” pungkasnya. (rud/saz)