Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Parlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Hal ini tersebut disampaikan dalam Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (WAIPA).

"Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan affirmative, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," ujar Putu daam keterangannya, Minggu (9/7/2023).

Menurut politikus Demokrat ini, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan saja tapi laki-laki laki juga.

Oleh karena itu, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik. Hal inilah jadi fokus BKSAP DPR.

"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekedar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Tetapi, kata dia, partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," jelas Putu.

Menurutnya, partai politik berkesempatan memberikan perempuan dinomor urut atas dan juga sangat memungkinkan selang seling, jika nomor laki-laki 1 perempuan bisa dinomor 2 dan seterusnya, begitu juga sebaliknya. Sudah saatnya konstitusi kita ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan dan juga keterpilihan.

"Mari kita dukung perempuan untuk berekspresi di ruang politik seperti laki-laki. Karena perjuangan perempuan ini bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsi palemen baik dibidang legislasi, budgeting maupun pengawasan di parlemen. Bisa juga, misalnya kalau bakal calon presidennya laki-laki, bisa bakal calon wakil presidennya itu perempuan, demikian pula dengan pencalonan dalam pilkada diberbagai daerah di Indonesia,” kata Putu.