Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti perkembangan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku, yang hingga kini belum menemukan titik terang keberadaannya. Peran Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengawasi kinerja penindakan oleh Lembaga Antikorupsi dalam memburu mantan caleg DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dipertanyakan.
 
"Fungsi pengawasan proses penindakan oleh Dewan Pengawas juga tampak tumpul," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Juli 2023.
 
Kurnia juga mengatakan pernyataan pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, hanya gimmick. Asep sempat menyebut Harun terdeteksi di masjid salah satu negara tetangga.

-?

- - - -
"Beragam dalih yang diungkapkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK baru-baru ini, ICW yakini hanya sekadar gimmick semata," ucap Kurnia.
 
 
Ia meyakini KPK tak akan pernah serius memburu Harun. Terlebih jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
 
"ICW meyakini dalam tahun politik seperti saat ini KPK tak akan mau menaruh perhatian serius untuk mencari keberadaan Harun. Sebab, jika Harun diringkus, besar kemungkinan akan ada elite partai politik besar akan turut terseret," ujar Kurnia.
 
Harun merupakan satu dari tiga buronan KPK yang belum berhasil diringkus. Pertama ialah Kirana Kotama yang dicari sejak 2017. Dia terlibat dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
 
Lalu, Paulus Tannos yang ada di Singapura. Dia terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
 
Ketiga, Harun Masiku. Dia sudah dikejar sejak 2020 untuk mempertanggungjawabkan kasus dugaan suap pengganti antar waktu (PAW) DPR.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(END)