Antv – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, inginkan solusi terbaik dalam kericuhan antara warga dengan PT Bangun Jaya Alam Permai (BJPA) di Kabupaten Seruyan, Kalteng.

Anggota Komisi III DPR Republik Indonesia itu mengatakan, musyawarah adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sesuai dengan filosofi Huma Betang.  

Terlebih musyawarah menjadi salah satu budaya bangsa  yang diajarkan para tokoh bangsa  selama ini.

"Kita ingin dan berharap, betul-betul mengedepankan prinsip humanis dan pendekatan yang responsif dalam menangani permasalahan yang terjadi di lokasi PT BJAP Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, " ucap Agustiar Sabran.

"Kita juga telah mengkomunikasikan kepada beberapa pimpinan ormas agar dapat menghimbau anggotanya, agar bersama menciptakan keamanan, ketertiban, dan suasana yang kondusif di Kabupaten Seruyan," tegasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut menambahkan, prinsip humanis dapat menghilangkan tindakan anarkis, yang dapat menambah masalah antara warga dengan PT BJPA.

Agustiar Sabran pun menghimbau perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk tidak mengabaikan kewajiban mereka terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Misalnya, harus berkomitmen memperkerjakan masyarakat lokal di daerah berdirinya perusahaan sawit atau tambang.

Kemudian terkait ganti rugi lahan serta persoalan plasma 20 persen, Agustiar Sabran ingin hal ini harus diselesaikan. Apabila tidak diselesaikan, maka kericuhan-kericuhan di Seruyan ini bisa terjadi lagi, bahkan di daerah lain juga.

"Kita juga meminta aparat keamanan dari Kepolisian dalam rangka mencari solusi terbaik. Kita berharap mereka menyelesaikan apa yang menjadi harapan semua pihak dan tentu harapan masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak yang signifikan dari kehadiran perusahaan PT BJAP di Kabupaten Seruyan," ujar Agustiar Sabran.

"Lalu para aktor atau dalang di balik aksi massa perusakan PT BJAP juga harus ditindak tegas. Mari kita jaga keamanan dan ketertoban di provinsi kita dengan baik, jangan sampai kegaduhan-kegaduhan bisa merugikan daerah dan masyarakatnya," pungkas Agustiar Sabran.