Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengatakan Satgas itu nantinya akan menggandeng semua pihak guna memastikan jalannya pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan baik dan damai.

Nantinya, mereka akan berkolaborasi untuk meredam narasi yang membuat ketegangan selama proses pemilu berlangsung. Diharapkan mereka akan menjadi cooling system sehingga Pemilu 2024 berjalan kondusif.

"Dengan adannya Satgas sementara tadi Polri akan menggandeng semua stakeholder terkait dan semua komponen masyarakat dalam rangka menciptakan pemilu damai untuk Indonesia lebih maju lagi," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Sandi berujar saat ini proses pengaktifan Satgas itu tinggal merampungkan administrasi. Sebab, Polri telah menggelar rapat pembentukan guna mengaktifkan satuan tugas khusus itu.

"Saat ini mungkin tinggal menunggu administrasinya saja. Administrasi untuk sprin pelaksanaan satgas sementara tersebut supaya bisa menjadi cooling system dalam rangka persiapan Pemilu 2024," tutur Sandi.

Sebagai informasi Satgas Nusantara pernah dibentuk demi mengawal keamanan negara pada Pemilu 2019 lalu. Kala itu, mantan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono ditunjuk sebagai Kepala Satgas Nusantara. Satuan tugas itu juga mengklaim mampu menangkal hoaks.

Fadli zon. FOTO/Antaranews

Tuai Kritik

Anggota DPR RI RI Fraksi Gerindra Fadli Zon sempat melayangkan kritik atas pembentukan Satgas Nusantara Polri itu pada 2022 lalu. Fadli Zon mempertanyakan alasan Polri memerangi politik Indentitas.

Di sisi lain, dia mempertanyakan alasan kenapa Polri menjadikan politik identitas sebagai sebuah kejahatan menurut hukum.

"Apa dasar hukum dan dasar akademik menempatkan politik identitas sebagai kejahatan?" tukas Fadli, Rabu 29 Juni 2022 lalu.