MerahPutih.com - Kerusuhan di Prancis mulai mereda. Tercatat, lebih dari 110 kebakaran di jalan umum dimulai dan 78 kendaraan dibakar.

Aksi protes dimulai pekan lalu ketika seorang polisi menembak mati Nahel M, 17, warga keturunan Aljazair saat pengecekan lalu lintas di pinggiran Paris, Nanterre, setelah dia diduga mengabaikan perintah berhenti.

Baca Juga:

Macron Perintahkan Pemulihan Prancis dari Kerusuhan

Petugas yang melakukan penembakan mematikan itu menghadapi penyelidikan resmi untuk pembunuhan disengaja dan telah ditempatkan di bawah penahanan awal.

Setelah dimulai di Nanterre, aksi protes meluas cepat ke kota-kota lain, termasuk Lyon, Toulouse, Lille, dan Marseille. Ketegangan meningkat dengan terjadinya bentrokan antara polisi dengan pemrotes.

Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan pemulihan kondisi dan telahmemutus akses internet selama masa krisis, meski aksi protes atas pembunuhan seorang remaja keturunan Afrika Utara tersebut tampaknya mulai mereda pada Selasa (4/7).

"Kita harus mulai memulihkan tatanan berkelanjutan sebagai prioritas mutlak kita," kata Macron dalam pertemuan walikota dari kota-kota di mana aksi protes berubah menjadi kekerasan saat kerusuhan telah melewati puncaknya.

"Saya akan berhati-hati dalam beberapa hari dan pekan ke depan, tetapi puncaknya telah lewat. Ketika segalanya mereda, mungkin seharusnya ada peraturan atau pembatasan akses (internet). Ini seharusnya tidak dilakukan di saat keadaan memuncak, dan saya senang kita tidak harus melakukan itu," kata Macron.

Macron meminta peninjauan mengenai penggunaan media sosial oleh para anak muda dan menyebutkan tentang pembatasan.

Ketua Jaringan Bisnis dan Pengusaha Gerakan Perusahaan Prancis (MEDEF), Geoffroy Roux de Bezieux mengatakan, lebih dari 200 toko telah dijarah dan 300 cabang bank dihancurkan sejak protes dimulai.

Meskipun masih terlalu dini untuk menyebut angka secara pasti, tetapi dia memperkirakan lebih dari satu miliar euro (sekitar Rp 16,7 triliun) kerugian akibat demonstrasi besar-besaran itu.

"Video yang beredar di media sosial merusak citra Prancis," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

DPR Desak Pemerintah Jamin Keamanan WNI di Prancis