AKURAT.CO  Penggunaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagai syarat seseorang menggunakan hak pilih tidak bisa digantikan dengan kartu keluarga (KK). Pasalnya, KTP-el merupakan salah satu cara memverifikasi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024.

Plh, Ketua Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan keabsahan KTP-el dalam pemilu 2024 menjadi harga mati untuk mencegah kecurangan saat hari pencoblosan. 

"KTP itu adalah administrasi kependudukan plus pemilihan untuk memverifikasi dia punya hak pilih atau tidak," kata Lolly saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (6/7/2023). 

Berkaca pada pemilu 2019, penggunaan KK sebagai pengganti KTP-el memicu timbulnya kecurangan saat pelaksanan pemilu. Jumlah 4 juta penduduk yang tidak memiliki KTP-el bukan hanya mencederai hak pilih masyarakat namun berpeluang mencederai pemilu 2024.

"Membolehkan memakai KK berkaca 2019, bagi Bawaslu ini kerawanan," ujarnya. 

Lebih lanjut, Lolly mendorong KPU untuk menuntaskan persoalan DPT agar pemilih yang belum memiliki KTP-el  tidak menjadi celah kecurangan dan dimanfaatkan untuk penggelembungan suara. 

"Mumpung masih ada waktu apa sulitnya KPU berkoordinasi dengan Kemendagri melakukan upaya identifikasi. Apakah betul 4 juta ini sudah terdaftar di DPT atau jangan-jangan belum terdaftar," tuturnya.