PIKIRAN RAKYAT – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya sebelumnya mengancam untuk menembak mati Pilot Susi Air, Philip Mark Marthens pada awal Juli 2023 lalu. Kelompok separatis tersebut juga memberikan penawaran yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

KKB pimpinan Egianus Kogoya sebelumnya meminta uang tebusan kepada pemerintah untuk membebaskan Pilot Susi Air. Uang tebusan tersebut pun telah disanggupi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga.

Pemkab Nduga telah menyiapkan uang tebusan sebanyak Rp5 miliar untuk membebaskan Pilot Susi Air. KKB pimpinan Egianus Kogoya juga sempat meminta barter senjata api dan kemerdekaan, namun hal itu tak disetujui oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri.

Niatan Pemkab Nduga untuk memberikan uang tebusan kepada KKB itu dinilai wajar. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, Khairul Fahmi menyebut langkah pemerintah dalam membebaskan Philip sangat penting untuk menjaga hubungan diplomasi.

Baca Juga: Mario Dandy Mengaku Berbohong Saat Diperiksa, Ayah David: Jaksamu Masuk Angin Pak ST Burhanuddin?

“Kalau pemerintah melakukan pendekatan keamanan maka ada konsekuensi ke sandera, dan itu penting bagi kepentingan diplomasi Indonesia. Sebab, yang disandera adalah warga negara asing,” ujar Khairul.

Uang tebusan sebesar Rp5 miliar yang diminta KKB pada pemerintah dinilai Khairul masih sangat wajar. Namun, sang pakar mengingatkan agar pemerintah tetap berada di batas koridor yang patut dan wajar.

“Dalam konteks bernegosiasi, itu sesuatu yang sah dan wajar,” katanya.

Barter uang dengan nyawa Pilot Susi Air ini dinilai keputusan yang bijaksana, daripada mengedepankan kekuatan militer. Meski kekuatan militer Indonesia dinilai kuat, namun hal itu sangat berisiko dan bisa mengancam keselamatan banyak orang, terutama masyarakat sipil.

Baca Juga: Panji Gumilang: Usai Dugaan Penistaan Agama dan Pencucian Uang, Kini UU ITE Menanti

Dengan pemerintah menyanggupi memberikan uang tebusan kepada KKB pimpinan Egianus Kogoya ini, hal itu tidak akan menjadi preseden buruk. Pemerintah Indonesia tak serta merta dipandang lemah oleh negara lain.

“Saya rasa tidak akan dinilai lemah, sebab ini bagian dari negosiasi. Dalam negosiasi itu mesti ada tarik ulur agar menemukan titik kesepahaman,” ujar Khairul.

Sebelum bertolak ke Australia pada 3 Juli 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung permasalahan Pilot Susi Air. Orang nomor satu di Indonesia ini menekankan bahwa pemerintah terus berupaya membebaskan Philip.

Baca Juga: Perbedaan Mencolok Threads dengan Twitter

Negosiasi dan cara-cara persuasif dipilih pemerintah dalam membebaskan Pilot Susi Air dari tangan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya. Apalagi sudah banyak hal dilakukan pemerintah untuk membebaskan tawanan tersebut.

Pemerintah menggandeng aparat gabungan dari TNI dan Polri untuk memantau nasib sang pilot. Selain itu, tokoh agama dan tokoh adat juga digandeng untuk bernegosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

“Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini,” ujar Jokowi.***