Sampai saat ini tiga nama calon presiden (capres) yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan belum mendeklarasikan cawapres pendamping mereka. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai lebih cepat bakal cawapres diumumkan akan jauh lebih baik.

"Saya kira lebih cepat lebih baik, siapapun capres yang mengumumkan cawapres lebih awal, akan jauh lebih diuntungkan. Minimal dari segi kampanye dan kerja-kerja politik yang jauh lebih maksimal karena memperkenalkan pasangan pendamping di pilpres itu penting sebagai upaya untuk meraih dukungan publik yang semakin luas," kata Adi saat dihubungi, Kamis (7/7/2023).

Adi menuturkan dengan dideklarasikan nya cawapres, bisa semakin memberi menu tambahan kepada masyarakat untuk memilih siapa sosok yang akan bertanding dalam Pilpres mendatang. Selain itu masyarakat juga bisa mengetahui sosok cawapres tersebut sejak dini.

-

-

"Yang kedua ini akan semakin memberikan menu tambahan kepada pemilih soal siapa yang akan bertanding termasuk sosok para wakil pendampingnya," ujarnya.

Pengumuman cawapres juga dinilai bisa mensolidkan dan mengkonsolidasi pemilih yang belum menentukan pilihannya. Adi menyebut banyak yang belum menentukan pilihan sampai saat ini lantaran bum jelas pendamping dari masing-masing capres.

"Dan yang paling penting akan mensolidkan dan akan mengkonsolidasi pemilih-pemilih yang sampai saat ini belum menentukan pemilih. Banyak sampai saat ini pemilih yang belum menentukan pilihan karena belum jelas siapa pendamping dari masing-masing capres ini," ucapnya.

Adi mengatakan jika pengumuman cawapres dilakukan di detik-detik akhir, maka waktu untuk memperkenalkan sosok cawapres tersebut akan sempit. Namun hal berbeda menurut Adi, jika pengumuman cawapres dilakukan dalam waktu dekat ini.

Beda ceritanya kalau pengumuman cawapres itu diumumkan di detik-detik akhir ya waktunya sangat sempit karena kalau sudah masuk jadwal tahapan batas kampanye banyak batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar. Tapi kalau diumumkan saat ini, bulan ini misalnya, tidak ada peraturan apapun yang bisa mengikat capres dan cawapres untuk melakukan kerja-kerja dan sosialisasi politik," imbuhnya