AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) diminta untuk tidak alergi memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Apalagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menuntut transparansi KPU.

Anggota Komisi II DPR, Guaspradi Gaus mengatakan, transparansi KPU penting untuk meyakinkan publik pemilu digelar secara kredibel. Artinya KPU jangan ragu untuk memperbarui DPT dan menjamin masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.

"KPU harus buka diri terhadap update data yang disampaikan oleh masyarakat begitu juga oleh Bawaslu, karena jika KPU melakukan itu publik akan yakin kepada KPU," kata Guspardi, di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2023).

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong KPU untuk berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memvalidasi DPT. Khususnya mengakomodasi jutaan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.

"Update data ini harus terus dilakukan oleh KPU, bagaimana KPU harus menerima kritikan dan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kemandagri untuk memastikan data pemilih," ujarnya.

Menurut Guspardi, tidak berlebihan KPU memperbarui DPT. Sebab data pemilih bersifat dinamis dan terbuka perubahan data mengikuti situasi masyarakat yang memiliki hak pilih meninggal dunia maupun pindah domisili. 

"Pemilih ini bersifat dinamis, bisa berlebih bisa berkurang karena kita tidak tau adanya orang meninggal, dan kita tentu tidak berharap seperti itu," tuturnya.