Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan membuka 1.030.751 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada September 2023.

Hal ini dibenarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Dia menegaskan kebijakan dan tahap-tahap penyelenggaraan seleksi sedang disiapkan, baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK," kata Anas, dikutip Kamis (6/7/2023).

-

-

Dia menambahkan detail penetapan jumlah kebutuhan (formasi) setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi.

"Saat ini kami masih memaksimalkan validasi usulan dari K/L dan Pemda, khususnya program prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan," ujar Anas.

Usulan kebutuhan ASN yang disampaikan instansi pemerintah memuat data struktur organisasi, analisis beban kerja, eksisting pegawai, jumlah kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja PPPK. Menurutnya, usulan kebutuhan tersebutlah yang saat ini sedang divalidasi oleh Kementerian PANRB.

Sebelumnya, rencana pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) hampir terhambat penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Hal ini disebabkan oleh pemerintah pusat dan daerah belum menyampaikan formasi yang dibutuhkan. Di sisi lain, menurut BKN, tahun depan ada penyelenggaraan Pemilu.

Kepastian formasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan seleksi CASN. Terutama dari anggaran yang akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BKN sendiri sudah menagih kepada setiap instansi, namun belum ada jawaban hingga saat ini.

"Jadi kalau formasi (selesai) Juni saya masih punya waktu sampai Desember. Tapi kalau Agustus atau September ya gimana atau begitu (kemungkinan diundur tahun depan). Jadi saya masih harus menunggu," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Gedung DPR/MPR RI, beberapa waktu lalu.

[-]

-

BKN: Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo Harus Ditolak!
(haa/haa)