MAKKAH, AYOBANDUNG.COM - Kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair), direspon oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Respon yang dilakukan adalah dengan mempercepat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 dengan DPR RI.

"Kemenag akan mengupayakan percepatan sehingga jika DPR menyetujui, maka pembahasan BPIH tahun 2024 bisa lebih cepat. Dampaknya proses persiapan pelaksanaan haji seperti pengadaan akomodasi, katering, hingga transportasi lebih terakselerasi.

Sehingga nanti kita bisa memperbaiki layanan di Armina (Arafah Muzdalifah Mina), " kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali.

Baca Juga: Harga Rumah Subsidi Naik, Ini Rinciannya di Setiap Daerah

Menurutnya, pada 15 Februari 2024 nanti, pemerintah Arab Saudi meminta semua dokumen kontrak dari semua negara termasuk Indonesia. "Pada tanggal 15 Februari 2024, semuanya harus sudah masuk sudah selesai tentang kontrak," ujarnya.

Dijelaskan, Arab Saudi mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) bagi suatu negara. Negara yang lunas terlebih dahulu akan mendapatkan prioritas tempat strategis. Hal ini berdampak pada mekanisme pelunasan biaya haji jemaah Indonesia tahun depan.

"Tentunya, ini menjadi salah satu tantangan kita. Bagaimana kita mempersiapkan haji itu menjadi lebih baik daripada yang saat ini, bagaimana mengakselerasi semua proses-proses setelah puncak haji, " terangnya.

Setelah pelaksanaan haji 2023, maka pihaknya akan menyamapaikan laporan
keuangan ke DPR, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). "Setelah itu baru proses pembahasan BPIH 2024," ungkapnya. ***