Selasa, 04 Juli 2023 – 16:24 WIB

Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menggelar aksi demonstrasi di Melbourne, Australia, Selasa (4/7). Foto: Dokpri

jpnn.com, MELBOURNE - Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menggelar aksi demonstrasi di Melbourne, Australia, Selasa (4/7). Wamen era Presiden Kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengungkit soal dinasti politik hingga cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Denny tampak mengenakan kaus aktivis HAM almarhum Munir. Di belakangnya, terdapat spanduk besar dengan tulisan “Jokowi don’t cawe-cawe stop dynasty”. Di depan spanduk itu, tampak hanya Denny yang melakukan orasi.

“Sebagaimana kita sudah diskusikan, cawe-cawe Jokowi berbahaya bukan hanya untuk demokrasi, tetapi pilpres 2024. Melanggar konstitusi, melanggar etika politik, tentu saja ini harus kita suarakan kita sikapi dengan kritis,” kata dia melalui akunnya di Facebook.

Menurut dia, Presiden Jokowi lebih baik cawe-cawe pada kerja yang lebih substansial terhadap negara, seperti mendorong UU Perampasan Aset.

“Beliau mengatakan itu (urusan) di DPR. Presiden bisa dengan mudah mendorong itu, mengakselerasi prosesnya agar cepat selesai bagaimana presiden cawe-cawe terhadap UU KPK yang sayangnya melemahkan KPK. Pesiden cawe-cawe tentang UU Ibu Kota Negara baru. Presiden cawe-cawe terhadap perubahan UU Minerba yang menguntungkan penambang, oligarki tambang,” jelas dia.

Denny menambahkan Presiden Jokowi juga pernah cawe-cawe dalam menerbitkan UU Ciptaker. Karena itu, seharusnya tidak mudah bagi Jokowi cawe-cawe dalam RUU Perampasan Aset.

“RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk melengkapi aturan legislasi kita untuk pemberantasan korupsi,” jelas dia.

Denny juga menilai Presiden Jokowi bisa cawe-cawe untuk menghentikan Moeldoko Gate. Menurut dia, Kepala Staf Presiden Moeldoko sedang membegal Partai Demokrat. Hal itu, menurut dia, melanggar prinsip demokrasi, kebebasan berorganisasi, serta berserikat.

Menurut dia, Presiden Jokowi lebih baik cawe-cawe pada kerja yang lebih substansial terhadap negara, seperti mendorong UU Perampasan Aset.

-