AKURAT.CO Badan Pengawas Pemilu (Basawslu) RI mewanti-wanti semua partai peserta pemilu tidak melakukan praktik politik uang saat sosialisasi maupun pada tahapan kampanye. Sementara ini, Bawaslu baru bisa sebatas memberi imbauan, belum menetapkan formulasi mencegah praktik serangan fajar.

Plh Ketua Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan, pencegahan praktik politik uang merupakan tugas utama Bawaslu. Namun tidak diketahui langkah konkret seperti apa yang bakal dilakukan Bawaslu.

"Salah satu tugas kami mencegah politik uang, maka kami berikan imbauan sebagai pengingat," kata Lolly, kepada wartawan, Senin (3/7/2023). 

Lolly menegaskan Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran hukum. Pengambilan keputusan untuk menentukan suatu pelanggaran dalam pemilu 2024 bisa memakai pendekatan apa pun. 

"Misalnya ada ASN yang sudah tidak netral, bisa pakai undang-undang netralitas ASN," ujarnya. 

Lebih lanjut, dia menyampaikan, penindakan terhadap mereka yang menggunakan tempat ibadah untuk kampanye belum dapat dilakukan. Alasannya, hingga kini, daftar caleg tetap belum diumumkan KPU.

"Pelanggaran dengan menggunakan mekanisme UU 7 Tahun 2017 belum bisa dilakukan karena belum ada calon legislatif dan capres yang sudah ditetapkan," pungkasnya.