JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mengajak media arus utama untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem demokrasi yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.

"Peran serta media penting untuk berkampanye agar Pemilihan Umum (Pemilu) sehat, berintegritas dan berkualitas memilih pemimpin dan wakil, dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan," kata Mahfud MD dalam acara "Media Gathering Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024" di Jakarta, Senin (3/7).

Di hadapan sejumlah pimpinan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Mahfud MD turut mendorong instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan pekerja media berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin dan wakil pemimpin yang tepat. Dia juga mengimbau agar tidak ada intervensi di antara aparat penyelenggara dan tumpang tindih.

"Mari kita kuatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan demokrasi dan pemilu yang bermartabat. Hal itu sangat penting untuk disuarakan oleh media massa," ujar Mahfud MD.

Kemenkominfo terus menggencarkan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat menjelang Pemilu Serentak 2024, di antaranya dengan menyiapkan panduan daring untuk publik. Panduan daring tersebut memiliki format living document, informasi yang dihadirkan dapat diperbaharui mengikuti perkembangan situasi dan kondisi acara terkait.

Baca Juga :

Pemilu Dinilai sebagai Momen Persatukan Bangsa

Pendidikan Politik

Pada kesempatan yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan untuk berupaya menghadirkan ekosistem Pemilu 2024 yang sehat.

Untuk mewujudkan itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mendorong penyelenggara pemilu agar berintegritas. Adapun KPK telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara di pusat dan daerah.

KPK juga mengadakan pendidikan politik cerdas berintegritas terhadap 20 partai politik (parpol) peserta pemilu. Hal ini bertujuan agar parpol sebagai wadah dalam melahirkan para pemimpin yang memiliki nilai integritas.

Tidak hanya penyelenggara dan calon pemimpin saja yang perlu berintegritas, lanjut dia, masyarakat sebagai pemilih juga harus berintegritas. Pasalnya, kondisi ini dapat membantu mengurangi mahalnya biaya politik yang dapat berpotensi jadi pemicu korupsi di masa depan. "Percuma dua unsur sudah berintegritas, tapi pemilih tidak berintegritas. Masih mau terima uang itu dari para calon itu yang sebabkan biaya kian besar," jelasnya.

Alexander menilai modal puluhan miliar rupiah yang dikeluarkan para calon kepala daerah untuk mengikuti pemilihan umum mengakibatkan proses politik menjadi sebuah transaksi bisnis. "Kenapa banyak kepala daerah yang terjerat korupsi? Karena biaya politik kita yang sangat mahal," katanya.

Baca Juga :

KPU dan Komisi II DPR Akan Bahas Pelaporan Dana Kampanye

Menurut dia, mahalnya biaya politik membuat banyak kepala daerah usai terpilih justru terjerat kasus korupsi. Berdasarkan survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota sebesar 20-30 miliar rupiah.

Kendati demikian, lanjut Alexander, jumlah biaya politik itu belum tentu membuat kandidat para calon kepala daerah memenangkan kontestasi politik. Ia mengatakan para calon pemimpin itu harus merogoh kocek sekitar 50-70 miliar rupiah.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara