AKURAT.CO, Direktur Urusan Luar Negeri CMR University India Prof. Vinayak Khrishnamurthy menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Pengamat Maritim dari Indonesia Dr. (H.C.) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar. 

Acara pengukuhan sendiri dilaksanakan pada Senin (3/7/2023) di CMR University, Bangalore, India. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan ijazah kepada Marcellus Hakeng Jayawibawa diberikan oleh  Direktur Urusan Luar Negeri CMR University.

Direktur Urusan Luar Negeri CMR University mengucapkan selamat dan menyebutkan bahwa penganugerahan gelar Doktor HC ini sebagai bentuk penghargaan tertinggi kepada Marcellus Hakeng atas pencapaiannya yang secara konsisten mengamati, mengkritisi, dan menyuarakan kemaritiman di Indonesia khususnya dan Internasional umumnya.

Sementara itu Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar dalam acara tersebut mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak CMR University. 

"Saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak CMR University atas penghargaan Gelar Doktor Honoris Causa bidang Maritim yang diberikan kepada saya. Apalagi penghargaan ini diberikan oleh Universitas CMR - India yang telah terkenal reputasinya dalam melahirkan banyak pemikir dan pemimpin di dunia," ujar Marcellus Hakeng dalam keterangannya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan selama lebih dari 25 tahun menekuni dunia maritim, pernah menjadi nakhoda di atas kapal-kapal niaga mulai dari kapal kecil hingga kapal super tanker di banyak belahan dunia.

"Saya yakin dengan penghargaan ini, saya akan semakin memicu untuk menelurkan banyak hal positif terkait bidang maritim Indonesia kedepannya," tambahnya.

Ia mengutip pidato Proklamator RI Soekarno pada 23 September 1963 silam bahwa Indonesia adalah bangsa pelaut, dan dikenal sejak dahulu kala sebagai bangsa maritim.

Dalam inaugurasi tersebut ia juga menyampaikan pandangan seputar isu-isu kemaritiman, seperti urgensi penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangganya, pengelolaan sumber daya perikanan indonesia, hingga ekspor pasir laut.

Persoalan Utama di sektor maritim yang rentan terhadap gangguan keamanan adalah penyelesaian Batas Wilayah Laut Indonesia dengan negara-negara tetangganya.

"Saya ingin memberikan penekanan betapa saat ini kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di perairan Natuna seringkali memunculkan masalah. Wilayah ini kaya akan sumber daya perikanan serta sumber daya alam lainnya, sehingga seringkali menjadi incaran negara lain serta tentunya kapal-kapal ikan asing untuk mengeksploitasinya," katanya.

Pokok masalah terbesar adalah belum disepakatinya batas wilayah laut dengan masing-masing Negara tetangganya yang saling melakukan klaim sepihak atas wilayah tersebut.

"Berbicara tentang ZEE, contohnya adalah perundingan mengenai batas laut dan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam adalah topik yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, karena perundingan tersebut telah berlangsung lama sejak 21 Mei 2010 dan sampai saat ini belum menemukan kesepakatan. Pemberian konsesi ZEE ke Vietnam yang tak kunjung menemui kesepakatan perlu mendapat pengawalan baik dari masyarakat maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari TNI AL," jelas Marcellus Hakeng.

Terletak diantara simpangan dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua Benua yakni Benua Asia dan Benua Australia, wilayah maritim Indonesia yang luas memiliki banyak potensi sumber kekayaan alam seperti potensi energi dan potensi protein ikan. 

Namun potensi yang ada belum secara optimal dimanfaatkan, karena terbatasnya sumber daya manusia untuk menggarap sektor maritimnya. Dengan memberdayakan potensi maritim yang dimiliki ini, Indonesia dapat mewujudkan pemerataan ekonomi.

"Yang menjadi catatan saya, baru sekitar 10% saja dari potensi 1.200 Triliun sumber daya maritim yang berhasil dikelola oleh Bangsa Indonesia, itupun sebagian besar masih sebatas dikomersialkan dalam bentuk bahan mentah saja, belum sampai ketahap pengelolaan lebih lanjut sehingga memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi," ungkapnya.

Untuk itu sudah saatnya Indonesia fokus kembali ke maritim. Tidak berlebihan jika Indonesia memposisikan laut menjadi pusat pemecahan dari berbagai persoalan bangsa Indonesia seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran hingga pada persoalan kelaparan.

Selanjutnya, Pendiri dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) ini menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Salah satu point di PP Nomor 26 Tahun 2023 tersebut diperbolehkan ekspor pasir laut ke Singapura. Menurut pandangan saya PP tersebut berpotensi merugikan Indonesia baik dari sisi Ketahanan Nasional hingga sisi ekosistem laut dan masyarakat pesisir yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan," ungkap Hakeng.

Pengerukan pasir laut yang kemudian diekspor ke Singapura menurut dugaan DR (HC) Capt Hakeng  akan dipakai untuk memperluas daerah daratan Negara Singapura. "Hal itu tentu akan mempengaruhi batas wilayah antara Singapura dan Indonesia. Potensi terjadinya konflik Pertahanan dan Keamanan dapat terjadi. Konflik perbatasan tidak menutup kemungkinan terjadi dengan Negara ASEAN lainnya yang bertetangga dengan Singapura," ucap dia.

Bangsa Indonesia disebut Hakeng sudah telah terlalu lama memunggungi lautan. Sehingga sulit bagi bangsa Indonesia untuk melakukan akselerasi menjadi bangsa yang besar, padahal potensi yang dimiliki sangat besar. Jika potensi besar itu digarap dengan baik, tentu Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar dengan cepat. 

"Untuk mempercepat hal tersebut saya tidak dapat bekerja sendiri, tentu dibutuhkan lebih banyak lagi pemikir di bidang maritim dari bangsa Indonesia yang harus dilahirkan. Karenanya saya selalu mendorong banyak pihak di Indonesia untuk fokus akan hal ini," lanjut Marcellus Hakeng.

Ia menegaskan setiap bangsa memiliki jalurnya masing-masing untuk menjadi negara yang besar di dunia.

"Saya memiliki keyakinan bahwa jalur Indonesia menjadi bangsa yang besar adalah dengan menjadi bangsa maritim," pungkasnya.[]