Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terkait masa tahapan sosialisasi. Hal ini untuk menekan adanya potensi pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebelum masa kampanye. 
 
"Terobosan hukum sangat diperlukan agar penyelenggara pemilu tak sekadar memakai kaca mata kuda dalam menyikapi dilema sosialisasi politik di luar masa kampanye ini," ujar pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini kepada Medcom.id, Senin, 3 Juli 2023. 
 
Titi menjelaskan adanya payung hukum untuk tahapan sosialisasi pemilu juga dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas dana kampanye. Sehingga, tidak ada potensi peredaran uang ilegal di luar masa kampanye. 

-?

- - - -
"Agar tidak melanggengkan peredaran dana-dana ilegal karena berada di luar skema pengelolaa dana partai politik ataupun dana kampanye," jelasnya.
 
Selain itu, Titi menilai saat ini publik dapat ikut berpartisipasi mengawasi pergerakan elite politik yang mulai bermanuver. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media sosial.
 
"Menjadi pembelajaran politik bagi para pemilih yang 50 persen lebih adalah pemilih muda yang punya kepedulian cukup baik pada isu antikorupsi dan politik inklusif yang berorientasi pada gagasan dan program," bebernya.
 
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa tokoh-tokoh yang diusung sejumlah partai politik sebagai calon presiden seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, belum memiliki ikatan hukum dengan KPU. Sebab, pencalonan presiden/wakil presiden baru dilakukan pada Oktober.
 
Hasyim mengatakan KPU belum dapat mengatur kegiatan yang dilakukan para tokoh politik tersebut, termasuk melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sebab, kegiatan yang mereka lakukan belum dapat dikatakan sebagai kampanye.
 
"Orang mau silaturahmi dengan siapa saja itu boleh," ujar Hasyim.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(AGA)