FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Gerindra dan pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean memberikan komentar terkait pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

Sebelumnya, Denny Indrayana yang memiliki kantor di Melbourne Australia mengaku sempat ingin membuat surat terbuka untuk Perdana Menteri Australia agar memprotes berbagai isu hukum, HAM dan anti korupsi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ferdinand pun ikut bersuara. Ia berharap PM Australia mencabut izin tinggalnya di Australia.

"Semoga pada kunjungan ini Australia mencabut ijin tinggal mu di Australia bang dan juga ijin Advokad mu," ucap Ferdinand dilansir fajar.co.id dari twitter pribadinya, Senin (3/7/2023).

Pernyatan tersebut bukan tanpa alasan, Ferdinand menginginkan Denny pulang dan membangun bangsa sendiri.

"Supaya abang bisa membangun Indonesia dari Kalimantan Selatan bukan dari negara asing. Ayo bang tunjukkan cintamu pada Indonesia dgn berani pulang," pungkasnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengaku sempat ingin membuat surat terbuka untuk Perdana Menteri Australia agar memprotes berbagai isu hukum, HAM dan anti korupsi di Indonesia.

Hal tersebut usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi berangkat ke Sydney, Australia hari ini Senin, (3/7/2023).

Kunjungan orang nomor satu Indonesia itu akan berlangsung selama tiga hari hingga 5 Juli 2023 mendatang.

Jokowi akan menghadiri Pertemuan Tahunan ke-8 Pemimpin Australia-Indonesia. Dalam pertemuan itu akan membahas mengenai kerjasama di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif.

“Hari ini Presiden Jokowi mulai melakukan kunjungan kenegaraan ke Sydney, Australia, hingga tanggal 5 Juli 2023. Saya sempat terpikir untuk membuat surat terbuka kepada PM Australia, memprotes berbagai isu hukum, HAM dan antikorupsi di tanah air,” kata Denny Indrayana dalam keterangannya.

Pasalnya kata dia, secara domestik, isu-isu tersebut tidak kunjung diselesaikan pemerintahan Jokowi.

“Bahkan, saya berpandangan dan menyimpulkan, Presiden Jokowi adalah salah satu sumber utama masalahnya,” ucap Wamenkumham era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Menurutnya, dibutuhkan dorongan dari masyarakat dan dunia internasional untuk ikut membantu penyelesaian masalah-masalah tersebut, tanpa harus mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

“Tetapi, setelah menimbang berbagai aspek, dan tetap tidak ingin mempermalukan Presiden Jokowi, yang bagaimanapun adalah simbol negara bangsa kita, Indonesia, saya putuskan tidak -- paling tidak belum -- menuliskan surat terbuka demikian,” tutur Staf Khusus Presiden Bidang Hukum (2008-2009), dan Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN 2009-2011 ini.

Lebih lanjut dikatakan, opsi untuk membawa isu penegakan hukum, HAM dan antikorupsi di Indonesia tersebut, agar menjadi atensi dunia internasional, tetap ada dalam pemikirannya, tinggal cara dan waktunya yang perlu dipikirkan secara tepat dan bijak.

“Keep on fighting for the better Indonesia!,” tandas Bacaleg Partai Demokrat ini.

Terpisah, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese akan menyambut baik rombongan Presiden Jokowi. Hal ini kata dia akan menjadi pertemuan yang keempat kalinya.

“Kemakmuran dan stabilitas kawasan kita membutuhkan upaya dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Australia berkomitmen menjadi mitra yang kuat bagi sahabat dan tetangga kita di Asia Tenggara,” ungkap Albanese. (selfi/fajar)