KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengingatkan Kepolisian RI, hukum harus adil atau "tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas". Dengan kewenangan dan kekuatan besar, Presiden berpesan tidak boleh disalahgunakan. 

"Saya perlu tekankan, kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri juga besar. Ini harus digunakan secara benar, jangan disalahgunakan," ujar Presiden dalam amanatnya di HUT Bhayangkara ke-77 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (1/7/2023). 

Presiden mengatakan, Polri harus memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kepastian berusaha bagi masyarakat dan pengusaha. Menurutnya, masyarakat butuh rasa aman, keadilan, dan Polri yang mengayomi serta tidak mengabaikan keinginan masyarakat.  

"Polri harus mampu memberi kepastian perlindungan, kepastian hukum, kepastian usaha bagi masyarakat, dan pengusaha," ujarnya. Ia juga mengatakan, ke depan tantangan Polri akan semakin kompleks. 

Kompleksitas tantangan tersebut harus dihadapi dengan kesigapan dan kecepatan. Menurut Presiden, tentu ini membutuhkan penguasaan teknologi dan inovasi, serta komunikasi publik yang baik. 

Kepala Negara mengatakan, masyarakat akan selalu mengawasi kinerja Kepolisian. Seluruh gerak-gerik Polri tidak dapat ditutupi dan ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat ke Polisi.  

"Hati-hati, sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan, gerak-gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutupi lagi. Sehingga kepercayaan kepada Polri akan selalu diuji," katanya. 

Hari Bhayangkara ke-77 kali ini menegaskan peran Polri yang presisi. Tema HUT Bhayangkara yaitu "Polri presisi untuk Negeri, Pemilu damai Menuju Indonesia Emas".