RILISID, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mendorong Polri untuk memprioritaskan penyelidikan kasus Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Terlebih, Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyebut bahwa ada aspek hukum pidana dalam kasus itu.

"PPP meminta Bareskrim Polri memprioritaskan penyelidikan pidana kasus pimpinan Ponpes Al-Zaytun, PG (Panji Gumilang). Apalagi Kemenko Polhukam telah dengan jelas mengindikasikan aspek pidana dalam kasus tersebut," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (30/6/2023).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, perilaku atau ucapan Panji Gumilang patut diduga sebagai delik pidana. Ia juga menduga, terdapat tindakan penodaan agama dalam sikap Panji Gumilang tersebut.

"Jika prioritas penanganan tidak diberikan, PPP melihat bahwa isu-isu bahwa ada tokoh-tokoh yang membekingi PG itu akan dianggap sebagai kebenaran dan ini akan membuka ruang kegaduhan sosial yang membesar," tegas Arsul.

Kendati demikian, Arsul memahami penanganan polemik Al-Zaytun memerlukan kerja yang lebih dalam mengungkap fakta. Selain memerlukan kompilasi fakta dan keterangan saksi plus alat bukti lainnya, maka diperlukan pula keterangan ahli. 

Arsul menyarankan Bareskrim Polri mendengarkan kesaksian para ulama dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam.

"Untuk itu, kami menyarankan Bareskrim mendengarkan para ulama dari berbagai ormas Islam arus utama, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan yang lainnya," kata Arsul. (*)