Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai merealisasikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu melalui asuransi kesehatan. Disepakati, peserta penerima iuran dan bantuan iuran ini berjumlah sekitar 40 ribu jiwa.

Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Tutus Novita Dewi.

Kesepakatan terkait program jaminan kesehatan nasional ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang baik dan optimal bagi penduduk PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) yang didaftarkan oleh Pemkab Lamongan.

“Sudah tidak ada penganggaran dari provinsi ke daerah, namun demikian saya minta untuk pemanfaatan dana yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Kualitas pelayanan dari BPJS juga saya harap terus ditingkatkan,” kata Bupati YES, sapaan akrab Bupati Lamongan, Jumat (31/12/2021).

Lebih lanjut Bupati YES berharap, dengan dilaksanakannya perjanjian kinerja tersebut, masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang lebih layak dan lebih sejahtera.

“Semoga masyarakat kurang mampu yang benar-benar membutuhkan yang ada di Kabupaten Lamongan dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Mudah-mudahan perjanjian kali ini mendatangkan berkah bagi kita semua,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Tutus Novita Dewi mengatakan, bahwa jumlah peserta penerima iuran dan bantuan iuran bagi PBPU dan BP ini berjumlah maksimal 47 ribu jiwa, yang terhitung mulai bulan Februari 2022.

Penerima bantuan iuran ini akan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III, yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

“Terima kasih atas kerjasamanya, untuk kepesertaan masyarakat kurang mampu di Lamongan. Setelah melalui beberapa pembahasan, disepakati peserta berjumlah 40 ribuan jiwa. Semoga kerjasama ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Tutus.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Taufik Hidayat menuturkan, bahwa kerjasama ini telah dilakukan pembahasan sebelumnya dan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Ini sudah melalui hambatan, pembahasan juga sudah dilakukan, termasuk kesesuaian kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaaannya, juga personil yang akan masuk dalam SK penerima bantuan iuran. Sehingga dalam perjanjian ini, hak dan kewajiban Pemda dan BPJS dapat terlaksana dengan baik,” jelas Taufik. [riq/but]